“Sebelumnya kami (Ombudsman) sudah datang ke Kantor Wali Kota Binjai untuk mengklarifikasi, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Makanya ini kami buat pemanggilan,” sebutnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, Kadisdukcapil Kota Binjai, Tobetina Sitepu telah melakukan tindakan maladministrasi karena tidak memberikan Kartu Keluarga (KK) atas nama Titik Rani meski telah diterbitkan.
Hal ini terjadi karena persoalan adu argumen atau percekcokan antara Titik Rani dengan Tobertina. Alhasil, Tobertina tidak terima menyerahkan KK milik Titik Rani meski telah diterbitkan.
Abyadi menceritakan, peristiwa ini bermula ketika Titik Rani yang berasal dari Langkat hendak mengurus perpindahan ke Kota Binjai.
“Selama pandemi covid-19, Disdukcapil Binjai membuat dua kebijakan yakni pelayananan sistem online dan pelayanan offline. Jadi kalau ada permohonan berkas yang secara langsung datang ke kantor, maka permohonan diletakkan di dalam sebuah drop boks yang telah dipersiapkan. Setelah terkumpul barulah diperiksa kelengkapan oleh petugas, jadi tidak ada tatap muka antara pemohon dan petugas,” ungkap Abyadi.
Ternyata, berkas permohonan pindah Titik Rani ini lengkap, sehingga dalam satu dua hari diterbitkan KK baru. Disdukcapil Binjai selanjutnya memberitahu melalui email kepada pemohon bahwa KK sudah dapat diambil. Karena mendapat email pemberitahuan, Titik Rani datang ke Kantor Disdukcapil Binjai untuk mengambil KK-nya.
“Di sana, pelapor tidak dilayani dengan baik, tidak ada petugas yang melayani. Karena frustasi tidak mendapat pelayanan, dia sempat berucap kantor Disdukcapil Kota Binjai seperti lapangan voli,” bebernya.
Komentar