“Bukan tidak ada alat Rapid Test disana, saya sudah koordinasi dengan Dirut RSU HAMS Kisaran, bahwa anggota dewan tersebut akan dilakukan uji kesehatan setelah tim gugus selesai melakukan uji kesehatan terhadap warga sekitar yang dinyatakan ODP pasca ditetapkannya status positif Almarhum Anggota DPRD Sumut dan warga sekitar rumah salah seorang Kepala Dinas yang dinyatakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), sehingga tidak dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru”, jelas Rahmat sat dikonfirmasi wartawan.
Baca Sebelumnya : Hasil Rapid Test Positif, Kadis KBPPPA Pemkab Asahan Dan Istri Jadi PDP
Menanggapi pernyataan jubir gugus tugas Rahmat Hidayar Siregar, anggota DPRD Asahan dari Fraksi Golkar tersebut mengatakan penanganan dan pelayanan seperti ini yang akan menimbulkan permasalahan baru. “Bagaimana mau memutus mata rantai Covid 19 jika pelayanan kesehatan di RSUD HAMS sangat mengecewakan”, ucapnya.
Rippy juga sangat menyayangkan sikap Rahmat menanggapi hal tersebut. Menurutnya himbauan itu dikatakan langsung oleh Rahmat setelah almarhum SBB dinyatakan positif Covid 19 pada Kamis (9/4) lalu.
“Tapi pernyataan itu keluar langsung dari mulutnya, makanya saya sebagai masyarakat koperatif mengikuti himbauan pemerintah agar memutus mata rantai Covid19 ini, kok malah tak dilayani, sekarang malah bilang akan dilakukan pemeriksaan secara khusus”, jelas Rippy.
Sementara itu, Dirut RSU HAMS, dr Edy Iskandar ketika ingin dikonfirmasi wartawan via telepon belum dapat dihubungi. (Red)













Komentar