Lintassumut.com, Tapteng | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) guna menjaga ketertiban, mencegah konflik sosial, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemulihan pascabencana.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tapteng di Mangga Dua Hotel, Café dan Resto, Pandan, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan mengusung tema “Ormas Kita Wujudkan Masyarakat Tapanuli Tengah yang Harmonis, Tertib dan Berdaya Saing” tersebut dibuka Wakil Bupati Tapteng, Mahmud Efendi, S.H., dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, Tim Pengawasan Terpadu, serta pimpinan dan pengurus Ormas se-Tapteng.
Dalam laporannya, Kepala Kesbangpol Tapteng, Budi Joniar H. Siahaan, S.E., M.M., menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman Ormas terhadap regulasi, mencegah potensi penyalahgunaan organisasi, serta memperkuat kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Tim Pengawasan Terpadu Ormas Tapteng melibatkan sejumlah unsur lintas sektoral, yakni Kesbangpol, BINDA, BAIS TNI, Polres Tapteng, Kodim 0211/TT, Kejaksaan Negeri Sibolga, dan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mahmud Efendi mengapresiasi kontribusi Ormas dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap organisasi harus menjalankan aktivitas sesuai peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila.
Ia menegaskan, Ormas tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti menyebarkan paham anti-Pancasila, memicu permusuhan berdasarkan SARA, melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, hingga melakukan kegiatan separatis yang mengancam keutuhan NKRI.
“Pemerintah daerah tidak bermaksud membatasi ruang gerak masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan Ormas, melainkan hadir untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta menciptakan ruang partisipasi. Sebaliknya, Ormas harus menjadi mitra pemerintah yang kritis, konstruktif, solutif, dan bertanggung jawab,” ujar Mahmud.
Sementara itu, saat menutup kegiatan, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menekankan pentingnya peran strategis Ormas dalam membangun kepedulian sosial dan menjaga kerukunan masyarakat, khususnya menjelang peringatan satu tahun bencana banjir dan longsor yang melanda Tapteng pada 25 November 2026 mendatang.
Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan Ormas untuk bersatu mendukung percepatan pemulihan pascabencana melalui semangat gotong royong. Ia juga meminta agar penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Masinton turut mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan informasi bohong (hoaks) maupun memanfaatkan penderitaan masyarakat untuk kepentingan politik.
“Persoalan kebencanaan adalah persoalan kemanusiaan. Mari kita hentikan politik yang tidak beradab dan jangan mempolitisasi penderitaan masyarakat. Kita harus bersama-sama meluruskan informasi dan membangun kepedulian,” tegasnya.
Selain itu, Masinton menegaskan komitmen Pemkab Tapteng untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis meritokrasi, yakni mengedepankan kompetensi serta kinerja demi kepentingan masyarakat luas.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Tapteng berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah Tapanuli Tengah.
(ded)







Komentar