oleh

Beberapa Cakades Suka Damai Akan Gugat Bupati Asahan

Lintas Sumut | Asahan –

Sejumlah Calon Kepala Desa (cakades) Sukadamai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan yang bertarung pada 18 Desember 2019 lalu berencana akan menggugat Bupati Asahan, H. Surya B.Sc. Pasalnya, Bupati Asahan membuat kebijakan sepihak terkait penyelesaian perkara perselisihan Pilkades di desa tersebut.

Bupati Asahan telah membatalkan keputusannya sendiri yaitu Keputusan Bupati Asahan Nomor 16 Pemasdes Tahun 2020 tertanggal 7 Februari 2020 tentang penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkades Sukadamai tahun 2019 antara salah satu cakades, Darto melawan Panitia Pilkades setempat.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Bupati Asahan Nomor 43-Bag.Huk-Tahun 2020 tertanggal 15 April 2020 atas rekomendasi dari Tim Kajian yang dibentuk oleh Surya.

Sementara, sebelumnya Bupati Asahan telah mengabulkan sebagian gugatan salah satu cakadesnya, Darto dan membatalkan keputusan panitia Pilkades Sukadamai, terancam tak berlaku lagi.

“Saya sangat kecewa terhadap Bupati yang segampang membuat keputusan. Sementara sebelumnya dia (Bupati Surya) sudah buat keputusan sesuai perbub. Tapi ini muncul lagi, Saya nilai ini sudah cacat hukum,”sebut Darto, Senin (20/4).

Pernyataan Darto itu didukung oleh sejumlah Cakades Sukadamai lainnya yang maju pada pemilihan 18 Desember 2019 lalu, yaitu Indra Susawan dan Sutrisno Wibowo.

Seharusnya menurut mereka, dengan Keputusan Bupati Asahan atas rekomendasi tim tujuh itu, seharusnya membuat Pilkades Sukadamai tanpa menghasilkan pemenang.

Baca Juga :  Kolaborasi Pemko dan GAMKI Gelar Vaksinasi Ora Et Labora

“Kami masyarakat menilai pak bupati tidak tegas dalam memberikan keputusan,” ujar Darto.

Atas kebijakannya, Darto melayangkan surat protes kepada Bupati Asahan. Pasalnya Keputusan Bupati Asahan terakhir mengenai Pilkades Sukadamai, membuat Sujadi Pranata yang memeroleh suara terbanyak dan telah ditetapkan Panitia Pilkades setempat sebagai pemenang bakal dapat dilantik.

“Saya sudah layangkan surat protes ke bupati tadi jam 10 pagi melalui Bagian Umum. Bila diabaikan, saya tempuh jalur hukum, lewat PTUN Medan,” tegasnya.

Terpisah Kepala Dinas Kominfo Asahan, Rahmad Hidayat Siregar saat dikonfirmasi wartawan mengaku bahwa Keputusan Bupati Asahan Nomor 43-Bag.Huk-Tahun 2020 tertanggal 15 April 2020 dibuat berdasarkan rekomendasi Tim Kajian. Sehingga, menilai tidak ada yang salah dengan tindakan Bupati Asahan dalam mengeluarkan kembali kebijakan mengenai sengketa Pilkades Sukadamai 2019.

Menurutnya, Tim Kajian ini dibentuk oleh Bupati Asahan untuk mengkaji Keputusan Bupati Asahan Nomor 16 Pemasdes Tahun 2020 tertanggal 7 Februari 2020.

“Tim Kajian ini muncul bukan karena adanya aksi unjuk rasa. Tapi bertugas mengkaji keputusan bupati, terdiri dari akademisi dan satu dari Pemkab. Hasil pengkajian yang dilakukan Tim Kajian ini dilaporkan ke bupati. Dan bupati kembali membuat keputusan atas rekomendasi dari Tim Kajian. Keputusan yang dibahas atas rekomendasi Tim Tujuh pun bukan masalah Pilkades-nya, hanya masalah administrasi penundaan pelantikan saja,” ungkap Rahmad.

Baca Juga :  LSM Foal Independent Minta Walikota Copot Firmansyah Hulu Sebagai Kadis Kesehatan

Sebelumnya pada Senin (16/3), saat dikonfirmasi mengenai adanya aksi unjuk rasa salah satu pendukung cakades di Pilkades Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Asahan, Rahmat menyebutkan bahwa Pemkab Asahan khusus membentuk Tim Tujuh untuk menyelesaikan setiap sengketa Pilkades.

Dijelaskan Rahmad ketika itu, Tim Tujuh berwenang menindaklanjuti setiap temuan atau pun laporan dalam penyelenggaraan Pilkades 18 Desember 2019 lalu.

“Tim Tujuh mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Asahan bahwa Pilkades di Desa Perbangunan ditemukan adanya kesalahan dalam hal pelaksanaan teknis. Sehingga kades terpilih belum dapat dilantik,” jelas Rahmad.

Apabila ada calon kades yang merasa keberatan dengan keputusan tim tujuh, maka bisa menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

“Kalau ada pihak yang merasa keberatan dengan rekomendasi Tim Tujuh, silahkan ajukan gugatan ke PTUN. Apapun hasil keputusan dari PTUN, Pemkab Asahan siap menindaklanjutinya,” jelasnya saat itu. (Red)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

News Feed