oleh

Terkena Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Warga Nenek Miring Berharap UGR Dibayar Pemerintah

Lintas Sumut | Hamparan Perak

Warga Nenek Miring Dusun 8 Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah Sekitar 8 Kepala Keluarga (KK), berharap agar pihak yang disebut Panitia Pelaksana Kerja (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mau memberikan Uang Ganti Rugi (UGR) kepada warga, Selasa (18/01/22).

PPK PUPR lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengurusi soal ganti rugi warga yang terdampak proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Binjai – Pangkalan Brandan. Dimana lembaga tersebut dinilai sengaja menahan pembayaran uang ganti rugi tanam tumbuh warga seperti rumah, tumbuhan dan kolam ikan, milik warga Nenek Miring yang terkena proyek jalan tol.

“Kami heran melihat cara kerja PPK Jalan Tol ini, kenapa tetangga Dusun kami di Dusun 9 semua sudah dibayar UGR-nya, sementara kami koq belum dibayar juga. Ada apa ini”, ujar juru bicara warga Nenek Miring bernama Baron di tengah aksi protes yang mereka lakukan di sisi Jalan Tol kawasan Nenek Miring pada Selasa sore.

Baron dan puluhan warga lainnya sore itu melampiaskan kekesalannya dengan melakukan aksi membentangkan beberapa spanduk bertuliskan yang intinya minta agar UGR mereka segera dibayarkan.

Baca Juga :  Sambut HUT Bhayangkara Ke-76, Polres Simalungun Bagikan Sembako 1100 Paket .

Dikatakan Baron bahwa pihak PPK Jalan Tol dan pelaksana proyek dari PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) serta Kantor Pertanahan Sumut telah beberapa kali ada pertemuan dengan warga Nenek Miring. Bahkan pertemuan terakhir pada Selasa pagi 18 Januari 2022, juga tetap tidak ada hasil kepastian kapan UGR diberikan. “Tadi pagi pun kami menggelar pertemuan dengan mereka, tapi tidak ada juga kepastian kapan waktu pembayaran UGR kami. Entah apa maksud semua ini”, heran Baron.

Dituturkan Baron bahwa ia dan warga lainnya telah puluhan tahun tinggal di daerah Nenek Miring, bahkan tanah yang mereka tempati pun telah memiliki alas hak. Namun alas hak yang mereka miliki tersebut dianggap tidak ada artinya menyusul terbitnya surat Daftar Nominatif (Danom) dari BPN Deli Serdang yang menyatakan bahwa warga Nenek Miring hanya berhak mendapat ganti rugi tanam tumbuh. Sementara yang berhak atas ganti rugi tanah adalah pihak PTPN II (Persero).

“Di dalam Danom dibilang kami gak berhak atas tanah. Kami hanya berhak dapat ganti rugi tanaman dan bangunan saja. Padahal kami sudah punya surat atas tanah ini. Udah gitu UGR tanam tumbuh kami pun juga sampek sekarang gak dibayar-bayar. Entah apa mau mereka”, ujar Baron lagi.

Baca Juga :  Saat Antar Pesanan ke Pembeli, 2 Pria Berhasil Diringkus Polres Tapteng

Kami ditakut-takuti mereka karena dianggap menghalang-halangi menghambat proyek pemerintah. Padahal kami gak ada menghalangi. Kami hanya meminta UGR yang menjadi hak kami”, tegasnya.

Sementara itu seorang ibu sambil meneteskan air mata dalam orasinya pada aksi bentang spanduk tersebut bermohon agar Presiden Jokowi turun membantu permasalahan ganti rugi mereka, “Pak Jokowi yang kami cintai, tolong lah bantu kami pak. Kami sedang dizolimi pak. Kami hanya orang kecil yang sedang menuntut hak kami pak. Hanya Bapak lah yang bisa menolong kami. Tolong lah kami pak. Kami sangat membutuhkan bantuan Bapak”, ucap ibu tua itu sambil menangis.

Sampai berita ini dipublikasi pihak dari Plaksana Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, PPK PUPR dan pihak dari pemerintahan daerah yang ikut menangani proyek tersebut belum dapat dihubungi. (RjS)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

News Feed