Dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam mengatasi dampak Covid-19. Asosiasi buruh se-Sumatera Utara (Sumut) menyatakan sikap tidak akan demonstrasi turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang.
Lintas Sumut | Medan,
Hal itu disampaikan sekitar 20 asosiasi buruh langsung kepada Gubernur Sumut (Sumut) Edy Rahmayadi dalam diskusi di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (24/4)
Hadir di antaranya, Ketua Bidang Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 92) dan juga adalah Sekjen DPD SBSI 92 SUMUT Darmawan Yusuf, SH, SE, M.Pd, MH, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumut CP Nainggolan, KSBSI, Serbundo, SPBUN, Serikat Pekerja Rumahan, serta asosiasi buruh lainnya.
Mewakili seluruh seluruh 20an Pimpinan asosiasi buruh yang hadir, Darmawan Yusuf Sekjen SBSI 92 Sumut menyatakan tidak akan melakukan pergerakan masa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait Hari Buruh 1 Mei 2020 jika pembahasan RUU Omnibus Law Ditunda. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan para buruh terhadap Pemprov Sumut dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di daerah ini.
“Tidaklah bijak andai kita melakukan unjuk rasa dalam kondisi seperti ini, tapi kalau UU Omnibus Law tetap dibahas di DPR, kami akan turun jalan tanggal 30 April ini.”Tegas Darmawan.
Tapi karena atas bimbingan dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada kami merupakan suatu langkah yang tepat untuk antisipasi dimana kita harus bersama-sama melawan Covid-19 di Sumut,” katanya.
Gubernur menyambut baik dan mengapresiasi dukungan para buruh dalam upaya penangan Covid-19 di Sumut. Termasuk sikap tidak akan melakukan unjukrasa di Hari Buruh mendatang. Karena upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk para buruh.
Edy Rahmayadi juga menyampaikan, selaku pimpinan di Sumut berjanji akan bertanggung jawab dalam permasalahan buruh yang terdampak Covid-19. “Saya selaku pimpinan di provinsi ini. Saya akan bertanggung jawab lahir dan batin. Pemerintah sudah tau, makanya kita sudah melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Apa yang anda sampaikan tadi saya tidak pungkiri,” ucap Edy Rahmayadi, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina.
Terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19, Edy juga memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Harianto Butarbutar untuk langsung terjun ke lapangan dan mengecek semua perusahaan di Sumut, serta meminta Dinas Tenaga Kerja Sumut untuk menindak perusahaan yang mengambil kesempatan momen Covid-19.
Sebelumnya, Gubernur juga telah menyampaikan Seruan Nomor: 184/TU/III/2020 terkait Penanganan Covid-19 di Sumut, antara lain mengimbau kepada kalangan dunia usaha agar memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pekerja instansi pemerintah dan swasta, bagi kalangan pekerja industri untuk memberlakukan sistem bekerja bergiliran semaksimal mungkin dengan tetap memberikan hak pekerja dan jangan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penghentian kontrak.(AC)
Komentar