“Kami menilai Kades Parsel tidak tertib administrasi dalam membuat kebijakan serta melanggar aturan yang ada, untuk itu kami merasa masih tetap menjabat sebagai perangkat desa”, katanya.
Atas tindakannya itu, Ayu dan 10 rekannya melaporkan oknum Kades ke Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab. Batu Bara.
Selain Ayu, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Parsel, Bambang Syahputra Butar Butar kepada Lintassumut mengatakan dirinya juga diberhentikan tanpa mengacu pada peraturan dan perundang-undangan.
Dijelaskan Bambang, pada (12/2/20) dirinya dikasih Surat Peringatan (SP) I, pada (3/3/20) dilanjutkan SP II dan terakhir pada (10/3/20/) langsung diberhentikan.
“Waktu itu saya tetap aktif bekerja dan ditugaskan keluar, seluruh tugas keuangan juga saya kerjakan dengan baik. Memang saya pernah seminggu tidak masuk kerja karena ada keperluan, namun saya sudah buat surat ijin kepada Kades”, terang Bambang.
Tak berhenti disitu, setelah diberhentikan, Kades tidak membayar honor Bambang selaku perangkat desa selama 4 bulan terakhir. Honorer sebagai Kaur Keuangan diduga dialihkan kepada pihak lain.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain gugatan pemberhentian sepihak, para perangkat desa juga akan menggugat oknum Kades Parsel terkait legalitas pencairan Dana Desa (DD) tanpa melibatkan pejabat desa yang sah serta persoalan honor yang belum dibayar. (HS)












Komentar