oleh

36 Kasus Korupsi Yang Disetop Akan Buka Lagi Jika KPK Temukan Bukti Baru

Lintas Sumut | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka kembali 36 perkara korupsi yang dihentikan penyelidikannya jika fakta hukum baru ditemukan. Saat ini puluhan kasus tersebut harus disetop karena Komisi Antirasuah itu minim alat bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.

Ali Fikri Plt Juru Bicara KPK menegaskan keputusan tersebut telah diambil berdasarkan evaluasi internal yang ketat. Ia juga mengatakan KPK tidak melanggar aturan dalam menghentikan penyelidikan 36 kasus. “Jadi seperti itu harus ada fakta hukum yang kuat,” kata Ali dia saat menghadiri diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/2).

Lanjutnya, tanpa bukti yang kuat, perkara ini tak bisa dilanjutkan tidak namun dianya tidak menyebut apa saja 36 kasus yang dihentikan penyelidikannya. “Yang 36 ini banyak yang tidak ditemukan orangnya (terduga pelaku).

Baca Juga :  Wakil Bupati Tapanuli Tengah Irup Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021

Menurutnya, berdasarkan evaluasi, selain 36 surat perintah penyelidikan, masih ada 366 kasus mangkrak dan 133 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK dalam 10 tahun terakhir. Perlu kepastian hukum untuk melanjutkan kasus-kasus tersebut. “Pengalaman saya di lapangan tidak semudah yang dibayangkan, bisa jadi dapat (tertangkap) atau tidak,” kata Ali.

Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan penyelidikan yang dilakukan KPK seharusnya bersifat rahasia sehingga tidak perlu dibuka ke publik. Dia juga berharap dihentikannya 36 penyelidikan akan diimbangi dengan penelusuran kasus-kasus baru. “Apabila ditemukan sesuatu (bukti, red) maka kasus ini bisa dibuka kembali itu tidak apa-apa,” jelas Saut.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Langkah KPK dengan mengatakan komisi tersebut melakukan blunder. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menjelaskan penghentian perkara pada lembaga penegak hukum merupakan hal yang lazim dilakukan. Namun dapat menjadi kesalahan apabila berhentinya penyelidikan perkara diumumkan pada publik. “Nantinya akan banyak tuntutan dan KPK harus menjelaskan 36 kasus yang dihentikan apa saja,” ucapnya.

Baca Juga :  Hefriansyah Resmi Diusulkan  Perberhentikan Sebagai Wali Kota , Rapat Paripurna DPRD

Menurut dia, dalam menangani sebuah perkara KPK harus mengedepankan kepastian hukum bagi orang-orang yang diduga terlibat. Apabila tidak ada alat bukti yang kuat maka penghentian perkara harus dikeluarkan agar proses hukum tidak berlarut-larut. “Ketika ada kasus yang digantung sekian lama maka perlu kepastian hukum,” ungkap Adnan. (Red)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

News Feed