Lintas Sumut | Medan
Menuntut DPR RI segera membatalkan pembahasan RUU HIP (Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila), karena dikuatirkan akan bangkitnya kembali paham komunis. Ratusan warga yang menamakan dirinya, Front Anti Komunis dan Penyelamat Pancasila (FAK -PP ) Sumut “duduki” Jalan Imam Bonjol depan gedung DPRD Sumut, Jumat (24/7).
Di tengah hujan deras yang tengah mengguyur, massa FAK-PP meminta kepada pemerintah, DPR RI dan Parpol (partai politik) untuk tidak mengusulkan dan membentuk produk hukum perundang-undangan yang dapat menimbulkan pertentangan, sehingga mengusik hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan bangsa dan negara.
Dalam orasinya, kordinator aksi Ust Indra Suheri MA dan HT Panggabean juga menolak dengan tegas kebangkitan paham komunisme atau markisme dan leninisme, baik dalam bentuk partai politik, organisasi maupun simbol-simbolnya.
“Kami akan terus melakukan perlawanan terhadap siapa saja yang akan membangkitkan paham komunis dan para pendukungnya di Indonesia, karena ajarannya anti Tuhan, anti agama dan musuh Pancasila,” ujar Panggabean.
Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas aktor intelektual yang menyusun serta mengusulkan draf RUU HIP tersebut, karena diduga mengandung tindakan kejahatan terhadap keamanan negara, sesuai dengan UU No27/1999 yang tertuang dalam KUHP Pasal 106 a Jo 107 d.
Aspirasi pengunjuk rasa diterima Wakil Ketua DPRD Sumut H Harun Mustafa Nasution dan anggota Komisi D Jumadi seraya menyampaikan kesepakatannya untuk menolak secara tegas pembahasan RUU HIP.
“Pancasila sudah final dan harga mati. Jika ada kelompok tertentu yang ingin mengganti dasar negara, harus kita tolak sekeras-kerasnya,” ujar Harun Mustafa senada dengan Jumadi dan berjanji akan secepatnya meneruskan aspirasi pengunjuk rasa ke DPR-RI.
Komentar