Lebih lanjut, Yunus menduga pengerjaan ini dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi kerja yang ada didalam kontrak. Perencanaan pekerjaan juga terkesan ditaksir-taksir, terlihat dari adanya pembuangan lumpur/tanah yang menutup jalan alternatif yang dibiayai pihak Desa hingga tidak berfungsi apalagi dalam proses pengerjaan tidak diawasi dengan baik oleh Dinas terkait.
Masih menurutnya, berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar adanya oknum-oknum yang mengaku pengawas eksternal mengintimidasi masyarakat yang memiliki tanaman dipinggiran kanal untuk membayar uang sebesar hingga ratusan ribu rupiah per pohon agar tanamanya tidak ditumbangkan.
“Sudah kita investigasi, ada yang dikeruk ada yang tidak, sepertinya tidak sesuai spek kerja, apalagi saat di lokasi tidak ada pengawas yang kami temui saat pengerjaan dan info dari masyarakat ada yang minta uang agar tanamannya tidak ditumbang oleh Eskavator”, jelasnya.
Saat lintassumut.com mencoba mencari pengawas atau PPTK dilokasi pengerjaan untuk keperluan konfirmasi namun tidak ditemukan. Kemudian, kru media ini mencoba menemui pihak yang berkompeten dikantor UPT Pengelolaan Irigasi Asahan Danau Toba dijalan Cokroaminoto No. 44 Kisaran, sekira pukul 14.00 Wib juga tidak dapat dijumpai sampai berita ini diterbitkan. (Red)
Komentar