Menurutnya, ada 2 paket pekerjaan dengan nilai kontrak yang berbeda. Ketika ditanya soal spesifikasi kerja, soal adanya pekerjaan zig-zag yang dilakukan kontraktor dibeberapa titik, Armadan malam bicara kebijakan dengan akan melakukan pengerukan manual dilokasi yang belum digali menggunakan exapator.
Lebih lanjut, ke depan Armadan menyebut untuk saluran pembungan tidak ada dilakukan leaning. Maka dari itu, bekas galian tanah diletak diatas tanggul saluran pembuangan.
“Ya benar ada 2 paket, untuk volume kita harus buka data dulu bang, tapi yang jelas lebih dari segitu. Untuk yang belum digali nanti kita manualkan, karena ada pohon mahoni”, jelas Armadan.
Sementara itu, M. Yunus warga Asahan yang juga pemerhati kontruksi mengatakan PPTK seperti Humas kontraktor yang terkesan menutup-nutupi kejanggalan yang ada kepada publik. Apalagi saat dikonfirmasi wartawan, PPTK tidak berbicara teknis tapi bicara kebijakan diluar teknis kontruksi.
Dikatakannya lagi, semakin kuat tercium aroma penyalahgunaan anggaran dan spek kerja dalam kegiatan tesebut. Untuk itu, Dia meminta Gubernur Sumatera Utara, Letjend. (Purn) H. Edy Rahmayadi untuk mengevaluasi dan menghentikan pekerjaan karena diduga banyak kejanggalan dan temuan dilapangan.
“Mau nya pak Gubsu mengevaluasi dan menghentikan pekerjaan serta mencopot Kepala UPT SDA Asahan Danau Toba dan PPTK karena dinilai lalai dalam pengawasan kegiatan yang menghabiskan anggaran Negara sebesar 11 Miliyar lebih itu, bukan bicara teknis, sudah kayak humas pelaksana proyek PPTK nya”, ungkapnya. (RED)
Komentar