Lintassumut.com, JAKARTA | Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, SH., MH., menegaskan bahwa investasi di sektor perkebunan kelapa sawit harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan warga yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan.
Penegasan tersebut disampaikan Masinton dalam kegiatan Executive Dialogue 2026 yang diselenggarakan Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL) di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Kegiatan bertajuk “Scaling Partnership and Investment for Resilient Palm Oil Landscapes and Sustainable Supply Chains in Aceh and North Sumatra” tersebut membahas penguatan kemitraan lintas sektor dan investasi untuk meningkatkan ketahanan petani serta rantai pasok kelapa sawit di Aceh dan Sumatera Utara pascabencana.
Dalam kesempatan itu, Masinton menyampaikan bahwa pemulihan masyarakat Tapanuli Tengah pascabencana masih menghadapi berbagai tantangan, terutama curah hujan tinggi dan banjir susulan. Karena itu, penyelamatan masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Setahun setelah banjir, kami masih menghadapi curah hujan tinggi dan banjir susulan. Penyelamatan masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas. Tapanuli Tengah memiliki 159 desa dan lahan sawit milik masyarakat seluas 16.836 hektare. Kami tidak menentang investasi, tetapi sawit harus memberi manfaat dan mendorong pertumbuhan bagi masyarakat sekitar,” ujar Masinton.
Ia juga menekankan pentingnya kemitraan erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, kementerian, dan berbagai lembaga pendukung untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL) melalui Executive Dialogue 2026 mendorong agar kebutuhan daerah, dukungan ilmiah, pembiayaan, serta pendampingan petani dapat terhubung dalam langkah konkret pengembangan lanskap sawit yang tangguh dan berkelanjutan.
CSL Lead, Edward Manihuruk, mengatakan bahwa ketahanan lanskap bukan hanya menjadi agenda lingkungan, tetapi juga merupakan fondasi bagi keberlanjutan bisnis.
Menurutnya, temuan di lapangan perlu diterjemahkan menjadi investasi nyata yang mampu melindungi petani sekaligus menjaga keberlangsungan rantai pasok global.
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Widiastuti, S.E., M.Si., QIA, menekankan pentingnya sinergi kebijakan, ketahanan infrastruktur pertanian, serta peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi risiko bencana.
Ia menyebut petani harus menjadi pelaku utama transformasi perkebunan sawit berkelanjutan melalui penerapan praktik budidaya yang baik dan ramah lingkungan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara mencapai sekitar 1,3 juta hektare, sedangkan di Aceh sekitar 487.500 hektare. Sebagian besar perkebunan tersebut dikelola oleh petani swadaya.
Melalui kegiatan ini, CSL berkomitmen menjembatani kebutuhan pemerintah daerah, dukungan penelitian, pembiayaan, dan pendampingan petani untuk mendorong terbentuknya model kemitraan baru.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan rantai pasok kelapa sawit di Aceh dan Sumatera Utara.(ded)
Komentar