Mahasiswa Kota Pematang Siantar Menyorotin Atas Kebijakan Pemerintah 'Indonesia

Lintas Sumut |Pematangsiantar

Mahasiswa Kota Pematang Siantar Angga Pratama mewakili kawan kawan menyatakan sikap kritis terhadap kondisi bangsa dengan tajuk “Indonesia Gelap,” yang menjadi sorotan Publik dan berencana menggelar aksi massa dengan mengundang konsilidasi semua BEM di Kota Pematang Siantar.dan Simalungun
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Mahasiswa Semester 4, Angga Pratama mengungkapkan keresahan mahasiswa atas kebijakan yang dianggap “ugal-ugalan” dan menyebabkan penderitaan rakyat.
Istilah “Indonesia Gelap” dipilih untuk menggambarkan situasi suram yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut.
ada beberapa Tuntutan utama yang menjadi sorotan publik meliputi lima poin mendesak:
1. Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran.
2. Membatalkan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus.
3. Mendesak pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen secepatnya.
4. Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
5. Menghentikan pembuatan kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemangkasan anggaran yang menjadi fokus utama protes menurut angga menargetkan efisiensi hingga Rp 360 triliun.

Pemerintah berencana mengalihkan dana tersebut untuk program Makan Bergizi Gratis.
Namun, mahasiswa menilai kebijakan ini tidak tepat sasaran dan justru memperburuk kondisi sektor lain, terutama pendidikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan daftar kementerian dan lembaga yang terdampak pemangkasan anggaran melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025.
Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa yang merasa sektor pendidikan dikorbankan.

Dengan menyuarakan tuntutan secara lantang, Angga Berharap dengan gerakan ini merupakan kontribusi mahasiswa daerah mendorong kawan kawan Bem yang ada diibu kota bahwa didaerah juga menolak dengan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan berharap pemerintah segera merespons dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan.(Ilham)