oleh

Komisi III DPRD Siantar Terus Desak Pemko Tertibkan Bangunan RS dan Universitas Efarina

Lintas Sumut | Siantar – 

Petugas Satpol PP Kota Pematangsiantar sudah melayangkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) agar menghentikan pembangunan Rumah Sakit dan Kampus Universitas Efarina di Jalan Pdt J Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar beberapa waktu lalu. Bangunan ini ada dugaan belum kantongi izin lingkungan namun telah memiliki IMB.

Ada dugaan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Efarina tersebut tak sesuai prosedur. Pengelola bisa memperoleh IMB tanpa melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL-UPL. Pengelola bangunan RS dan Universitas Efarina yang memiliki IMB dengan Nomor 648/33/IMB/DPMPTSP/II/2020 untuk SIMB Rumah Sakit dan Nomor 648/15/IMB/DPMPTSP/II/2020 tanpa mengantongi izin lingkungan.

Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematangsiantar diduga sudah melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Sesuai aturan ini IMB bisa terbit setelah adanya surat keterangan kelayakan lingkungan. Hal ini menjadi dasar penerbitan IMB.

Anggota Komisi III DPRD Pematangsiantar asal Fraksi Golkar Daud Simanjuntak mengatakan bahwa sesuai data dan berkas yang disampaikan Dinas Perizinan, pihak Efarina disebut telah memiliki izin lingkungan melalui pengurusan via OSS (barkot-red) ternyata belum melengkapi sesuai aturan yang ada.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar Denny Siahaan, Senin (29/6) mengakui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tak bisa terbit tanpa adanya izin lingkungan. IMB tak bisa terbit tanpa adanya UKL-UPL dan Amdal Lalin. Keduanya menjadi syarat memperoleh izin usaha yang wajib Amdal seperti usaha rumah sakit.

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

News Feed

loading...