LintasSumut | BINJAI. –
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai tengah aktif melakukan patroli disejumlah lokasi guna menghindari praktik-praktik politik uang pada Pilkada 2020.
Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, Arie Nurwanto mengatakan dalam masa tenang pencoblosan yang kerap dimanfaatkan untuk berlaku curang dan hingga saat ini pihaknya tengah aktif patroli untuk menciptakan demokrasi bersih dan mencegah politik uang, “ungkapnya Arie.
Arie juga berharap agar masyarakat ikut serta mengawasi jalannya pesta demokrasi ini. Sebab pada Pilkada adalah ajang penting untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa perubahan lebih baik lagi.
Mengingatkan kepada masyarakat Kota Binjai mulai sadar untuk menolak adanya politik uang dan jika telah menemukan hal itu segera laporkan kepada pihak kami. Karena Pilkada ini kita lahirkan Kepala Daerah yang berkualitas dan bermanfaat tentunya, “tegasnya Arie pada hari Rabu (09/12).
Dimana ketentuan pidana dalam pasal 187A ayat (1), lanjut Arie, bahwa setiap orang yang sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi suara tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, maka diancam penjara paling lama 72 bulan dan denda Rp1.000.000.000,00.
Bagi pasangan calon jika terbukti melakukan politik uang bisa dinyatakan gugur, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat (2) tentang Pilkada. Berbunyi tentang sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon apabila terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai Paslon Kepala Daerah.(Rahmad)
Komentar