Lintassumut.com, Tapteng | Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, didampingi Wakil Bupati Mahmud Efendi, SH, menerima kunjungan kerja Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisa dan Evaluasi Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Brigjen TNI Andre Julian, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (29/10/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung wilayah terdampak banjir dan tanah longsor sekaligus mengidentifikasi kebutuhan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pembangunan infrastruktur permanen untuk mengantisipasi bencana susulan.
Bersama rombongan Satgas PRR, Masinton meninjau sejumlah titik krusial di Kecamatan Tukka, meliputi pembangunan bronjong di Kelurahan Sipange, SD Negeri 152983 di Kelurahan Hutanabolon, lokasi pembangunan Sabo Dam di Hutanabolon, serta aliran Sungai Aek Saili di Kelurahan Bonalumban.
Peninjauan tersebut difokuskan pada pengendalian sedimen, normalisasi sungai, pembangunan sabo dam, penguatan tebing sungai, serta penataan kawasan permukiman yang rawan banjir dan longsor.
Bupati Masinton Pasaribu menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Posko Nasional Satgas PRR terhadap penanganan pascabencana di Tapanuli Tengah.
Menurutnya, sejumlah wilayah, termasuk Bonalumban, Badiri, dan Sibuluan, membutuhkan penanganan serius, terencana, dan berkelanjutan, terlebih curah hujan tinggi masih berpotensi memicu banjir susulan.
“Penanganan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah membutuhkan dukungan dan kerja sama dari pemerintah pusat. Kita masih berada dalam masa transisi darurat, dan Kecamatan Tukka serta Kecamatan Badiri masih menghadapi kondisi yang membutuhkan perhatian khusus,” ujar Masinton.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur permanen menjadi prioritas, meliputi sabo dam, normalisasi sungai, tanggul, pengendalian sedimen, serta pembenahan kawasan muara dan daerah aliran sungai (DAS).
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan jangka panjang kepada masyarakat agar dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan normal.
Sementara itu, Brigjen TNI Andre Julian menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara menyeluruh.
“Bagaimana masyarakat bisa kembali hidup dan menjalankan aktivitasnya, termasuk pemenuhan bantuan sosial, jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian, serta bantuan stimulan perbaikan rumah, menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama. Tapanuli Tengah menjadi atensi bagi kita dalam penanganan pascabencana ini,” ungkapnya.
Andre juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan berperan dalam penanganan infrastruktur sumber daya air, termasuk pembangunan sabo dam dan normalisasi sungai. Sementara itu, Kementerian Kehutanan diharapkan terlibat dalam penanganan kawasan hulu secara terpadu.
Selain infrastruktur pengendali banjir, percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), termasuk rencana pembangunan di Hutanabolon, serta bantuan perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat secara in situ, juga menjadi perhatian.
Seluruh kebutuhan tersebut akan dirumuskan dalam rencana induk (masterplan) yang terarah dan berkelanjutan guna mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Pemkab Tapanuli Tengah berharap sinergi dengan Posko Nasional Satgas PRR dapat mempercepat pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tapteng Jusmar Simamora, Plh. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tapteng, Plt. Kepala BPBD Tapteng, jajaran Satpol PP, Plt. Camat Tukka, perwakilan PT Wijaya Karya (WIKA), PT Nindya Karya, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara.
(ded)
Komentar