LINTAS SUMUT | SIMALUNGUN –
Dinilai menyalahgunakan jabatan dan korupsi bantuan hibah, Institute Law and Justice (ILAJ) akan melaporkan Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Simalungun, Arifin Nainggolan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Hal itu diungkapkan Ketua ILAJ, Fawer Sihite kepada media ini, Senin (18/8/25) disebuah cafe di Simalungun. Fawer menjelaskan dalam pengelolaan hibah organisasi yang tidak transparan sangat merugikan masyarakat serta menciderai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami menilai apa yang dilakukan Kaban Kesbangpol Arifin Nainggolan sangat mencoreng prinsip good governance. Ada dugaan kuat penyalahgunaan dana bantuan sosial/hibah ke sejumlah organisasi, yang seharusnya dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran”, ungkapnya.
Untuk itu, kami akan segera melaporkan kasus ini ke KPK RI agar ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Selain itu, ILAJ mendesak agar Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih segera mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Arifin Nainggolan dari posisinya sebagai Kaban Kesbangpol karena berpotensi merusak citra kepemimpinannya.
Menurut Fawer, ILAJ akan mengawal kasus ini hingga tuntas, mulai dari pelaporan ke KPK RI, permintaan klarifikasi resmi kepada pemerintah daerah, hingga menggerakkan dukungan masyarakat sipil agar tercipta transparansi dan akuntabilitas.
ILAJ menegaskan, perjuangan mereka bukan semata untuk kepentingan organisasi, tetapi sebagai wujud kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami tidak ingin Kabupaten Simalungun terjebak pada pola birokrasi yang bobrok akibat oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Laporan ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami untuk memastikan pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (IC)
Komentar