Lintas sumut | Batu Bara –
Ketua Gerakan Mahasiswa Medang Deras (GERAMM) Arwan Syahputra menilai ada beberapa Kepala Dinas (Kadis) di Pemerintah Kabupaten Batubara layak untuk diganti. Pasalnya, dinilai lamban dan kurang maksimal menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19), Jumat (29/5).
Pria kelahiran Pangkalan Dodek itu menyebut ada beberapa Kadis antara lain, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Kepala dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batubara Radiansyah F Lubis.
Menurutnya, Kadisporapar tidak tegas dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, hal itu dapat dilihat dari tetap dibukanya akses keramaian di pantai yang berpotensi masyarakat untuk berkerumun.
“Pada lebaran pertama 2020 ini, Salah satunya pantai alam datuk masih dimasuki pengunjung dan kemudian wisata pulau, masih juga terbuka”, ujarnya.
Selanjutnya kata Arwan, Kadis Perhubungan Kabupaten Batubara yang memiliki bidang laut dan sungai dalam hal pemantauan dan pengawasan alur perairan laut sebagai pintu masuk TKI yang pulang dari Malaysia. Sehingga Dinas bersangkutan tidak memiliki program kerja penanganan covid-19 di alur perairan laut Batubara.
Belum lagi menjaga perbatasan secara ketat. “Seperti di kelurahan kami ini, juga perbatasan dengan Sergai dan kita pahami bahwa sergai ini sudah ada yang positif, yang berdasarkan data dari gugus tugas Provinsi ada 4 orang positif, update 27 Mei”, tuturnya.
Dijelaskan Arwan lagi, Kadis PMD Radiansyah F Lubis juga layak diganti, Pasalnya masyarakat yang terdampak covid 19 yang seharusnya mendapat bantuan dari dana desa pencairan terlambat, Arwan juga mengungkapkan seharusnya Kadis PMD juga dapat mengingatkan kades kades untuk bentuk relawan Covid- 19 sesuai dengan SE Mentri desa No 8 tahun 2020.
“Tapi sejauh ini kades mana yang sudah bentuk relawan? Kita pahami memang ini wewenang desa, tapi PMD kali ini ada fungsi koordinasi untuk memerintahkan, Jadi lamban sekali kadis PMD ini” jelasnya.
Dengan alasan itu menurut Arwan, Tiga Kepala dinas tersebut tidak bisa bekerja maksimal dibawah kepemimpinan Bupati Zahir. Untuk itu harus segera dievalusi bila perlu dicopot.
“Jadi sudah idealnya mereka ini di ganti ataupun dicopot, untuk Batubara yang lebih baik, transparansi, akuntabel dan sesuai dengan di harapkan masyarakat, ” tegas mahasiswa jurusan Hukum tersebut. (HS)
Komentar