Lintassumut.com, Medan | Semangat membangun Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melalui keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan mulai menunjukkan hasil positif. Pada tahun pertama kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, MH, dan Wakil Bupati Mahmud Efendi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, SE, MSi, Ak, CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP, pada Jumat (29/5/2026) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi bersama sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pasangan Masinton-Mahmud dalam membawa Tapteng “Naik Kelas” melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati Mahmud Efendi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas raihan tersebut. Menurutnya, Opini WTP merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Opini WTP yang diberikan hari ini merupakan buah dari kerja keras, perjuangan, dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah komitmen kami bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Tengah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah,” ujar Mahmud Efendi.
Ia menambahkan, keberhasilan meraih Opini WTP tidak terlepas dari dukungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Drs. Binsar Tua Hamonangan Sitanggang, M.SP, beserta seluruh perangkat daerah yang terus berupaya melakukan perubahan mendasar dalam budaya kerja pemerintahan.
Menurut Mahmud, tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.
“Mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat desa, kami berharap seluruh aparatur menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan. Jangan ada lagi yang nakal. Anggaran harus tepat sasaran dan tepat guna untuk menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Meski berhasil meraih predikat WTP, Pemkab Tapanuli Tengah menegaskan tidak akan berpuas diri. Raihan tersebut justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pengawasan internal demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Raihan WTP tahun ini harus memacu semangat dan komitmen kita untuk terus meningkatkan pengelolaan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai kita terlena dengan raihan ini. Esensi utama pemerintahan adalah benar-benar hadir dan melayani kebutuhan masyarakat,” pungkas Mahmud Efendi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat struktural BPK Perwakilan Sumatera Utara, sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara, Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah Jonneri Sihite, SE, Sekdakab Tapanuli Tengah Drs. Binsar Tua Hamonangan Sitanggang, M.SP, Inspektur Tapteng Mus Mulyadi Malau, S.Sos., M.AP., serta para tamu undangan lainnya. (ded)
Komentar