LINTASSUMUT.COM, Tapteng |
Langkah konstruktif diambil oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam merespons aspirasi masyarakat yang mendesak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) terkait pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah.
Fraksi PDIP menyatakan dukungan penuh atas pembentukan Pansus sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap transparansi serta kelanjutan pembangunan daerah.
Ketua Fraksi PDIP Famoni Gulo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah secara resmi menyurati Ketua DPRD Tapteng untuk meminta pembentukan Pansus tersebut. Langkah ini, katanya, merupakan upaya memastikan agar penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan kantor bupati tidak menjadi sia-sia, serta agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan proyek itu.
“Kita bukan mencari siapa benar atau siapa salah. Kami mendorong pembentukan Pansus ini agar tidak muncul opini liar di masyarakat. Tujuan kita jelas, yaitu memastikan pembangunan yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujar Famoni Gulo dikantor Rakyat didampingi beberapa Anggota Dewan Fraksi PDIP Senin (3/11/2025).
Ia juga menegaskan, baik mantan Bupati maupun Bupati saat ini memiliki semangat yang sama untuk membangun Tapanuli Tengah. Karena itu, Fraksi PDIP berharap agar Pansus menjadi wadah evaluasi dan penilaian objektif terhadap kelayakan serta keberlanjutan proyek strategis tersebut.
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Joko Pranata Situmeang menilai pembentukan Pansus merupakan langkah tepat bagi DPRD untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.
“Bupati dan Wakil Bupati tentu menginginkan adanya kejelasan dan pembatasan anggaran yang jelas antara pemerintahan sebelumnya dengan yang sekarang. Pansus ini diharapkan bisa mengurai hal tersebut, menghitung progres pembangunan, besaran dana yang telah digunakan, serta potensi kendala yang dihadapi,” ujar Joko.
Ia menambahkan, hasil kerja Pansus nantinya dapat memberikan rekomendasi objektif bagi pemerintah daerah, sehingga tidak muncul dilema dalam mengambil keputusan apakah proyek pembangunan kantor bupati tersebut akan dilanjutkan, difungsikan, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dukungan senada juga disampaikan Abdul Rahman Sibuea, Ketua Partai PKB yang tergabung dalam Fraksi PDIP. Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Ribuan masyarakat sudah menyuarakan keinginan agar DPRD bertindak. Ini bukan sekadar aspirasi segelintir orang. Karena itu, kami dari Fraksi PDIP menilai perlu ada Pansus untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat sekaligus membantu pemerintah menuntaskan persoalan pembangunan ini,” tegas Abdul Rahman.
Ia menambahkan, DPRD dan pemerintah memiliki tujuan yang sama — memastikan uang rakyat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin pembangunan itu terbengkalai. Ini uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Samuel Tinambunan menilai bahwa pembentukan Pansus merupakan langkah elegan untuk menyatukan persepsi dan memastikan seluruh fraksi dapat bersama-sama mencari solusi terbaik bagi kelanjutan pembangunan kantor bupati.
Dengan dukungan kuat dari Fraksi PDI Perjuangan, wacana pembentukan Pansus ini diharapkan segera dibahas dalam forum resmi DPRD Tapanuli Tengah. Harapannya, langkah tersebut tidak hanya menjawab kegelisahan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan Tapanuli Tengah yang transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.(Ded)
Komentar