oleh

Ricuh saat RDP, Teddy Erwin sesal kan sikap Kepala Dinas Sosial 

Ket foto : Suasana Rapat Dengar Pendapat 16/03 di Aula DPRD Kota Tanjungbalai

LINTAS SUMUT | TANJUNGBALAI –

Efek dari pengurangan jumlah penerima BPJS Kesehatan yang di tanggung oleh APBD Kota Tanjungbalai untuk masyarakat Tanjungbalai yang kurang mampu mengakibat kan keresahan di masyarakat. Menanggapi hal ini, Selasa 16/3, Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai memanggil beberapa dinas terkait dan sekretaris Daerah kota Tanjungbalai guna mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Agar bersama mencari solusi.

RDP ini di hadiri oleh kepala dinas Kesehatan Burhanuddin, Sekda Kota Tanjungbalai di wakili oleh asisten 3 halmayanti, Pihak Rumah sakit umum daerah Tengku mansyur kota Tanjungbalai oleh Tiur dan dinas sosial di hadiri oleh Kadis sosial Idris.

Tetapi, RDP ini menjadi ricuh saat anggota legislatif Teddy Erwin sekretaris komisi C dari partai kebangkitan bangsa (PKB) di sela sela pertanyaan nya kepada dinas terkait, kepala dinas sosial IDRIS Memotong pembicaraan nya dan meminta Teddy Erwin jangan menyalah kan dirinya. Hal ini membuat marah anggota legislatif yang lain karena merasa marwah lembaga dewan telah direndahkan. Sehingga untuk menghindari hal hal yang lebih fatal, RDP terpaksa di bubarkan.

Baca Juga :  Wakil Bupati Simalungun Pimpim Apel Gelar Pasukan Ops. Ketupat Toba-2021

Diruangan nya setelah RDP bubar,Teddy Erwin mengatakan kepada wartawan, dirinya sangat menyesalkan sikap Kadis Sosial Idris yang tidak bisa menahan diri. Sehingga RDP kali ini tidak mendapatkan solusi.

“Kami pelayan masyarakat. Apabila ada masalah di pemerintahan kota ini, masyarakat pasti mencari kami dan akan menyalahkan kami. Kami ingin mencari solusi. Solusi untuk masyarakat. Kasihan masyarakat yang ekonomi nya pas pasan tetapi BPJS kesehatan gratis nya di cabut tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat. Dan hari ini saya menyesalkan sikap kadis sosial yang membuat anggota legislatif yang ikut RDP jengkel”jelas nya.

Menutut nya lagi, sudah sembilan bulan pihak nya meminta data nama nama peserta BPJS kesehatan yang dana nya bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Tanjungbalai. Tetapi menurut nya sampai detik ini pihak Dinas Sosial tidak mampu menunjukkan nya

Baca Juga :  Hitungan Minggu Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Terkesan Pecah Kongsi

“kami sudah sering meminta data nama nama penerima BPJS kehatan yang dintanggung pemerintah, Dinas sosial tidak mampu menunjukkan. Kalau sesuai data jumlah penerima BPJS kesehatan yang di tanggung oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD kota Tanjungbalai yang kami terima , masyarakat Tanjungbalai semua nya sudah pasti menjadi peserta BPJS kesehatan gratis. Tetapi hari ini malah dikurangi”sesal nya.

Terkait kericuhan yang terjadi, dia menganggap itu adalah spontanitas rekan rekan nya yang ingin membela marwah lembaga legislatif. Dan dia berharap walikota Tanjungbalai Syahrial SH.MH harus membatalkan pengurangan penerima BPJS kesehatan yang di tanggung pemerintah. Kalau pun harus di kurangi, dinas sosial harus membuat sosialisasi ke masyarakat dan penerima BPJS kesehatan gratis ini harus benar benar masyarakat yang kurang mampu.

 

(R.Siregar)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

News Feed