LINTASSUMUT.COM, MEDAN | Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
Hal itu dilaksanakan di Aula Inna 2 Hotel Grand Inna, Jl. Balai Kota No. 2, Kesawan, Medan, Rabu (14/05/2025).
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang dalam sambutannya mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam penanganan jalan di Sumatera Utara. Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi, seperti panjang jaringan jalan dan kondisi geografis yang beragam.
Untuk diketahui, jalan provinsi di Sumatera Utara memiliki panjang total 3.005,65 km, dengan kondisi sebagai berikut: 56% dalam keadaan baik, 21,81% sedang, 4,78% rusak ringan, dan 17% rusak berat. Sementara itu, jalan kabupaten/kota memiliki total panjang 35.379,07 km, atau sekitar 86% dari total jaringan jalan di provinsi ini.
Surya Wakil Gubernur menegaskan pentingnya koordinasi, sinergi, dan inovasi antara seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan perlunya penyusunan skala prioritas yang tepat, pemanfaatan optimal sumber daya daerah, serta eksplorasi berbagai alternatif pembiayaan, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana corporate social responsibility (CSR), dan dukungan dari mitra strategis lainnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya ruas jalan yang rusak atau belum memenuhi standar pelayanan minimal, yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan daya saing daerah.
Menutup sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, infrastruktur jalan dan jembatan merupakan komponen vital dalam mendukung pembangunan daerah. Infrastruktur yang layak dan terintegrasi penting untuk kelancaran distribusi barang dan jasa, membuka akses antarwilayah, serta menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan wilayah tertinggal.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, dalam kesempatan yang sama, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menangani infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Utara.
“Kami percaya, perencanaan dan pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor demi menciptakan konektivitas wilayah yang lebih merata dan aman,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.(ded)
Komentar