Lintassumut.com, Tapteng | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir untuk wilayah Kecamatan Tukka dan Kecamatan Badiri.
Status tersebut berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 27 September hingga 10 Oktober 2026.
Penetapan status tanggap darurat ditegaskan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH., MH., saat memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Status Tanggap Darurat di Ruang Rapat Cendrawasih, Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Pandan, Rabu (30/9/2026).
Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap banjir susulan yang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Tukka dan Badiri pada Sabtu (26/9/2026).
Banjir dipicu tingginya intensitas hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Tapanuli Tengah, sementara sejumlah sarana dan prasarana publik masih dalam proses pemulihan pascabencana sebelumnya.
Dalam arahannya, Bupati Masinton menekankan agar penanganan bencana dilakukan secara cepat, terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, penetapan status tanggap darurat diperlukan sebagai payung hukum agar seluruh unsur terkait dapat bergerak cepat dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat terdampak.
“Penanganan bencana harus dilakukan secara bersama-sama, terpadu, dan terkoordinasi agar masyarakat yang terdampak dapat segera memperoleh bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan. Tanggap darurat kita putuskan hari ini agar kita punya payung hukum dan bisa segera bergerak cepat di lapangan,” ujar Masinton.
Bupati juga menyampaikan bahwa cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang September 2026, termasuk Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat.
Ia meminta seluruh unsur pemerintahan dan Forkopimda tidak saling menyalahkan, tetapi fokus pada penanganan masyarakat yang terdampak bencana.
“Kondisi ini adalah ujian bersama. Kuncinya adalah kebersamaan dan tidak saling menyalahkan. Tugas kita semua, baik Pemkab, Forkopimda, hingga instansi vertikal adalah bekerja fokus demi satu tujuan membantu masyarakat Tapanuli Tengah yang sedang tertimpa musibah,” katanya.
Fokus Evakuasi dan Pengungsian
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkab Tapteng menetapkan sejumlah langkah penanganan yang harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan tim penanggulangan bencana.
Untuk Kecamatan Tukka, konsentrasi evakuasi diarahkan ke sejumlah wilayah rawan, di antaranya Kelurahan/Desa Bonalumban, Hutanabolon dan Sipange.
Dinas Sosial bersama BPBD, dengan dukungan personel TNI/Polri dan Basarnas, diminta segera menyiapkan tenda pengungsian di lokasi yang membutuhkan.
Setiap lokasi pengungsian juga harus dilengkapi kebutuhan dasar, mulai dari genset cadangan, fasilitas MCK atau toilet portabel, air bersih hingga dapur umum.
Selain penanganan pengungsi, Pemkab Tapteng juga menginstruksikan pembangunan akses transportasi sementara menyusul adanya sejumlah jembatan penghubung yang putus dan menyebabkan permukiman warga terisolasi.
Jembatan darurat berbahan kayu akan dibangun secara gotong royong sembari menunggu penanganan permanen oleh Dinas PUPR.
Di sektor kelistrikan, Pemkab Tapteng melakukan koordinasi dengan PT PLN Wilayah Sibolga-Tapanuli Tengah untuk mendukung penyambungan listrik ke kawasan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Perum Bulog dan Pertamina diminta mendukung ketersediaan kebutuhan logistik, termasuk beras, bahan pangan dan tabung gas untuk operasional dapur umum.
Pemkab juga meminta BMKG Stasiun Pinangsori memberikan pembaruan informasi cuaca secara berkala kepada Satgas Bencana sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hujan lebat dan bencana susulan.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi, SH., Dandim 0211/TT Letkol Arh Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah Drs. Binsar TH Sitanggang, M.SP., unsur Forkopimda, Kepala BMKG Stasiun Pinangsori, Kepala Pos SAR Sibolga, pimpinan PLN, Bulog dan Pertamina Sibolga.
Hadir pula para staf ahli bupati, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Kepala BPBD, perwakilan Dinas Perkim dan Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Satpol PP, Bagian Hukum, Camat Tukka dan Badiri, para lurah/kepala desa se-Kecamatan Tukka dan Badiri, Direktur PDAM Mual Nauli, Danramil 03/Pandan, Danramil 04/Pinangsori, Kapolsek Pandan serta Kapolsek Pinangsori. (ded)
Komentar