oleh

Ketua Tim Penasehat Hukum Barisan Perjuangan Labura Hebat Nimrot Siahaan, SH., MH., Pimpin Tim Datangi Kediaman Hendriyanto Sitorus

Lintas Sumut | Labuhanbatu Utara –

Tim Penasehat Hukum Barisan Perjuangan Labura Hebat Sampaikan Ucapan Selamat Atas Kemenangan Pasangan Hendriyanto Sitorus – H Samsul Tanjung dalam perhelatan pilkada Labuhanbatu Utara 2020 setelah unggul dalam hitung cepat dan sistem informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), dikediaman Hendriyanto Sitorus, Aek Kota Batu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Sabtu (12/12/2020).

Nimrot Siahaan, S.H., M.H., Selaku Ketua Tim Penasehat Hukum Barisan Perjuangan Labura Hebat, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (14/12/2020) mengatakan bahwa hal itu sebagai bentuk syukur atas kepercayaan masyarakat kepada pasangan hebat si nomor urut 4 sebagai bupati dan wakil bupati untuk memimpin Labuhanbatu Utara kedepan.

“Benar kemarin kita dari tim penasehat hukum barisan perjuangan labura hebat, berkunjung kerumah handriyanto untuk memberikan ucapan selamat sekaligus berdoa bersama sebagai bentuk syukur atas kemenangan Hendriyanto dan Samsul Tanjung dalam pilkada 2020,” Ucap Nimrot Siahaan, S.H., M.H., yang juga Sebagai dosen Fakultas Hukum ini.

Baca Juga :  Memutus Mata Rantai Covid - 19, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Bagi Masker.

Sebelumnya, seperti pemberitaan di salah satu media online fajarsumbar.com berjudul “Bupati Labura Tidak Korupsi, Akademisi Ini Meminta Masyarakat Tidak Gampang Terprovokasi” pada Senin, 23 November 2020 yang lalu sempat menjadi perbincangan warga Labura dan mendapat respon langsung oleh Humas KPK RI Ali Fikri. Dikutip dari salah satu media online drberita.com, Ali Fikri mengatakan sangat menyayangkan karena pernyataan itu justru datang dari seorang akademisi yang seharusnya mencerahkan.

“Kami menyayangkan opini-opini yang disampaikan pihak-pihak tertentu, terlebih akademisi yang seharusnya mencerahkan,” jelas Ali Fikri yang dikonfirmasi melalui akun whatsappnya, Selasa, 24 Nopember 2020.

Ali Fikri memaparkan, sebagai penegak hukum, KPK memastikan bekerja atas dasar hukum yang berlaku. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tentu dasarnya adalah adanya kecukupan alat bukti.

“Kita semua tentu harus hormati segala proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat hukum, termasuk penanganan perkara yang sedang dilakukan KPK saat ini,” sambung Fikri.

Baca Juga :  Unit Reskrim Polsek Datuk Bandar Berhasil Amankan Pelaku Pembongkaran Toko Ponsel & Penadah.

Lebih jauh Ali Fikri juga menjelaskan, korupsi itu dirumuskan dalam berbagai bentuk yang kemudian dapat disederhanakan setidaknya dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, dan gratifikasi.

“Oleh karena itu, korupsi tidak selalu hanya berhubungan dengan adanya kerugian keuangan negara,” imbuh Fikri.

Terkait tanggapan dari Humas KPK tersebut Nimrot Siahaan memberikan apresiasi

“Saya sangat mengapresiasi humas KPK, tetapi kita sebagai warga negara yang taat Hukum menganut azas praduga tidak bersalah, maka dari itu saya berpandangan Hukum bahwa Pada saat ini Bupati Labuhanbatu Utara H. Khairuddin Syah, S.E., belum bisa kita Vonis sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebelum ada Putusan Pengadilan yang Inkrach,” jelas Nimrot Siahaan, S.H., M.H.   ( OC Panjaitan SH )

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

News Feed

loading...