Lintassumut.com, Tapteng | Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Lisnawati Panjaitan, SKep.Ns.MKes.AKK, menegaskan tidak benar adanya pemotongan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) maupun Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di lingkungan Dinas Kesehatan Tapteng, sebagaimana diberitakan oleh salah satu media online.
Dalam klarifikasinya, Lisnawati menyebut pemberitaan tersebut menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Tidak ada pemotongan apa pun, itu kita pastikan. Yang disebut pengembalian memang benar ada, tetapi dilakukan sesuai prosedur dan aturan,” tegas Lisnawati, Kamis (9/10/2025).
Lisnawati menjelaskan, pengembalian dana BPJS yang dimaksud bukanlah pemotongan dana, melainkan pengembalian kelebihan pembayaran kapitasi (overpayment) berdasarkan hasil audit dan verifikasi BPJS Kesehatan Cabang Sibolga.
“Hal ini bukan hanya terjadi di Puskesmas Sarudik, tetapi juga di 13 Puskesmas lainnya di Tapanuli Tengah. Bahkan, kasus serupa terjadi di banyak fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Pengembalian tersebut menindaklanjuti Surat Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga tertanggal 23 April 2025 terkait hasil temuan SiBLing. Dalam surat itu, ditemukan ketidaksesuaian data tenaga medis di aplikasi Health Facilities Information System (HFIS) dengan hasil verifikasi lapangan, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran kapitasi.
Dasar hukum pengembalian juga mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang secara tegas mewajibkan pengembalian dana jika terdapat kelebihan pembayaran.
Hasil perhitungan bersama BPJS Kesehatan Cabang Sibolga dan Dinas Kesehatan Tapteng menunjukkan, total dana yang dikembalikan sebesar Rp251.705.185. Mekanisme pengembalian disepakati dilakukan secara bertahap melalui kompensasi atau pemotongan pada pembayaran kapitasi bulan berikutnya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan 12 Juni 2025.
Beberapa puskesmas yang melakukan pengembalian di antaranya, yaitu,
1. Puskesmas Lumut – Rp61.917.728 (1 kali pemotongan)
2. Puskesmas Pasaribu Tobing – Rp31.511.054 (1 kali)
3. Puskesmas Andam Dewi – Rp46.052.262 (2 kali)
4. Puskesmas Saragih – Rp29.823.946 (2 kali)
5. Puskesmas Kedai Tiga Barus – Rp19.009.778 (1 kali)
6. Puskesmas Kolang – Rp90.592.656 (1 kali)
7. Puskesmas Pandan – Rp82.995.300 (4 kali)
8. Puskesmas Aek Raisan – Rp30.582.790 (2 kali)
9. Puskesmas Sibabangun – Rp95.560.626 (1 kali)
10. Puskesmas Barus – Rp58.122.340 (1 kali)
11. Puskesmas Manduamas – Rp51.483.875 (2 kali)
12. Puskesmas Gontingmahe – Rp25.123.454 (1 kali)
13. Puskesmas Sarudik – Rp58.871.859 (4 kali)
Untuk Puskesmas Sarudik, pengembalian dilakukan dalam empat tahap sejak Juli hingga Oktober 2025, dan hingga kini telah terlaksana tiga tahap.
Lisnawati kembali menegaskan, pengembalian tersebut tidak bersumber dari dana Jaspel maupun BOK, melainkan murni hasil kesepakatan bersama dengan BPJS dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami pastikan, di tubuh Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah tidak ada lagi pemotongan dalam bentuk apa pun. Semua dijalankan sesuai aturan. Kami juga terus berkomitmen mendukung visi-misi Bupati untuk mewujudkan Tapteng Naik Kelas, Adil untuk Semua,” ujarnya.
Lisnawati juga meminta agar insan pers berhati-hati dalam mempublikasikan informasi, khususnya yang berkaitan dengan instansi pemerintah dan pelayanan publik.
“Kami menghargai peran media, namun kami juga berharap agar setiap berita dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait. Jangan sampai informasi yang tidak benar atau hoaks menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Ia menambahkan, jika ada masyarakat atau insan pers yang memiliki bukti terkait dugaan pemotongan dana di jajaran Dinas Kesehatan, agar segera melaporkannya.
“Kalau memang terbukti, laporkan kepada kami. Kami pastikan akan menindak tegas. Tidak boleh ada pemotongan atau cawe-cawe dalam bentuk apa pun di tubuh Dinas Kesehatan Tapteng,” tegas Lisnawati.(ded)
Komentar