oleh

GMPKP SU minta Walikota Tanjungbalai copot Kadis Sosial.

Ket foto GMPKP-SU saat Mendemo Kantor Dinas Sosial kota Tanjungbalai

LINTAS SUMUT | TANJUNGBALAI

Pengurangan penerima badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) gratis kembali menuai protes. Kali ini protes datang dari Gerakan Mahasiswa pengawal kebijakan publik Sumatera Utara (GMPKP-SU). Massa GMPKP – SU mendatangi kantor dinas Sosial, kamis (1/4).

Dalam orasi nya, ketua GMPKP-SU Khaidir Rahman mengatakan, walikota Tanjungbalai harus mengevaluasi kinerja Kadis sosial Kota Tanjungbalai dan bila perlu walikota harus mencopot jabatan Kadis Sosial karena menurut nya kadis sosial tidak becus dalam bekerja.

” Hari ini, ditengah pandemi covid 19, kadis sosial Tanjungbalai sangat menyakiti hati masyarakat. Karena kadis sosial tidak memberikan data yang valid kepada dinas kesehatan akan jumlah penerima BPJS gratis. Kadis sosial memberikan data yang lama tanpa menvalid kan data masyarakat yang berhak menerima bantuan BPJS gratis yang bersumber dari Dana APBD kota Tanjungbalai” pungkas nya.

“kami meminta kadis sosial mundur dari jabatan nya . Dan meminta walikota Tanjungbalai mencopot jabatan kadis sosial yang mengacuhkan Perintah walikota yang harus mengutamakan kesehatan masyarakat. Dan kami mempertanyakan dana sosialisasi validasi data yang telah disetujui oleh DPRD kota Tanjungbalai dalam APBD tahun 2021” katanya.

Baca Juga :  Kapolres Tanjungbalai Mendukung Himbauan Bersama Pengendalian Covid-19 dalam Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1442-H di Kota Tanjungbalai

Kedangan Massa GMPKP-SU tidak di sambut oleh Kadis Sosial. Terlihat dilapangan tidak ada seorang pun pegawai atau pejabat dilingkungan Dinas Sosial yang menerima kedatangan massa GMPKP-RI. Dengan kawalan dari kepolisian Resor Tanjungbalai, massa GMPKP-SU menuju ke gedung DPRD Tanjungbalai untuk mengadukan hal ini.

Dalam orasi nya, kordinator aksi GMPKP-SU Rizky Iswandi meminta kepada anggota legislatif untuk datang menemui pengunjuk rasa. Karena kedatangan mereka untuk menyuarakan kepentingan masyarakat yang terzholimi karena pengurangan penerima BPJS gratis.

“anggota dewan, anda dipilih rakyat, bekerja lah untuk rakyat karena anda akan kembali ke rakyat. Jangan acuhkan kami, karena kami datangan kemari untuk membela masyarakat yang hak nya akan BPJS gratis dirampas” tegas nya.

Sekretaris Komisi C DPRD kota Tanjungbalai Teddy Erwin meminta kepada pengunjuk rasa agar masuk ke aula rapat agar anggota legislatif bisa menerima laporan pengunjuk rasa dan mencari solusi bersama agar hak masyarakat dalam jaminan kesehatan tidak hilang.

Baca Juga :  Pemkab Simalungun Lakukan Pemeriksaan seluruh aset bergerak

Dalam pandangan nya, Teddy erwin mengatakan sudah waktu nya pemerintah kota Tanjungbalai menghapus kerjasama dengan BPJS. Karena dari data yang mereka punya jumlah penerima BPJS gratis dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kota Tanjungbalai, seluruh masyarakat seharusnya bisa berobat gratis hanya dengan membawa kartu Tanda Penduduk (KTP) kota Tanjungbalai. Dan pihak nya berjanji akan memanggil pihak terkait atas permasalahan ini.

“kami akan berusaha keras mendesak pemerintah kota Tanjungbalai untuk memutus kerjasama dengan BPJS cabang Tanjungbalai. Karena jumlah penerima BPJS yang ditanggung oleh APBN, APBD provinsi, dan APBD kota Tanjungbalai diluar ASN, TNI POLRI, BUMN dan BUMD, sudah seharus nya masyarakat hanya membawa KTP sudah bisa berobat gratis ke Rsud dan rujukan nya. Dan kami akan memanggil pihak terkait guna membahas ini dalam rapat dengar pendapat” tegas nya.

(R.Siregar)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

News Feed