oleh

Dugaan Pungli Monev Sertifikasi Guru, APH Didesak Pro Aktif

Lintas Sumut | Asahan –

Terkait dugaan pungli kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sertifikasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Asahan yang baru-baru ini viral, aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Asahan dan Kejaksaan Negeri Kisaran diminta Pro Aktif.

Hal itu diutarakan aktivis anti pungli, Khairul Rambe, SH kepada lintassumut.com, Rabu (21/10) sekira pukul 15.20 Wib di salah satu cafe di Kota Kisaran.

Baca Juga :  FKPPI siap Awasi Pilkada Simalungun Memantau Politik Uang, Siap Mendukung WB-BISA

Dikatakannya, pungli merupakan tindakan melawan hukum dan menjadi indikasi korupsi pada suatu instansi pemerintahan.

Selain Pasal 423 KUHP, Presiden Ir. Joko Widodo membuat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memberangus kegiatan pungutan di lingkungan pemerintahan.

“Aparat penegak hukum harus pro aktif terkait informasi-informasi seperti itu, jangan hanya diam, bila penegak hukum diam, bagaimana mau baik dan bersih negara ini”, ketusnya.

Baca Juga :  Anggota DRRD Asahan Tak Gentar Hadapi Mafia Tanah Di Desa Sei Tempurung

Menurutnya, untuk kasus-kasus seperti ini, aparat penegak hukum tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat karena sifatnya bukan delik aduan.

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

News Feed

loading...