LINTASSUMUT.COM, TAPTENG | Pascabencana hidrometeorologis yang memporak-porandakan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, sebuah pola lama kembali berulang.
Gabungan penyidik lintas lembaga diturunkan sebuah “ritual pascabencana” dengan dalih mengungkap penyebab tragedi ekologis yang menelan korban jiwa dan meluluhlantakkan permukiman warga. Investigasi difokuskan pada temuan lautan gelondongan kayu yang menghancurkan empat desa di Kecamatan Batang Toru.
Bareskrim Polri bersama Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan bergerak cepat, memeriksa kawasan hutan rakyat di KM 6-8 Jalan Teluk Nauli, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dari penyelidikan itu, satu perusahaan perkebunan sawit, PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), dituding sebagai penyebab banjir bandang dan longsor. Namun, publik justru dibuat terheran-heran. Benarkah satu perusahaan menjadi biang kerok dari puluhan ribu meter kubik kayu gelondongan yang berserakan di sepanjang Sungai Garoga?
Jika jenis kayu yang ditemukan dijadikan acuan, patut dicatat bahwa hampir seluruh kebun rakyat di sekitar Kawasan Ekosistem Batang Toru memiliki vegetasi serupa, karet, durian, jengkol, dan petai. Fakta ini menunjukkan bahwa penyelidikan di satu titik hilir tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas bencana.
Data Citra Satelit Sentinel 2 per 3 Desember 2025 mengungkap fakta mencengangkan: 3.964 hektare Ekosistem Batang Toru mengalami kerusakan parah akibat banjir dan longsor.
Ekosistem ini membentang dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah hingga Kota Sibolga, dengan 67 anak sungai yang seluruhnya bermuara ke wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
Temuan gelondongan kayu di berbagai sungai mengindikasikan deforestasi serius di kawasan hulu Ekosistem Batang Toru, khususnya di wilayah timur Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Ini menegaskan bahwa penyelidikan yang hanya menyasar satu lokasi di hilir berpotensi mengaburkan fakta sesungguhnya.
Perlu diingat, banjir bandang dan longsor tidak hanya menghantam Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru di Tapanuli Selatan.
Sebanyak 20 kecamatan di Tapanuli Tengah terdampak, dengan total 43 titik bencana di dua kabupaten tersebut. Fakta ini membantah narasi bahwa bencana hanya terjadi di satu desa atau satu kawasan tertentu.
Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa kerusakan hutan di Ekosistem Batang Toru sebagai kawasan hulu DAS telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Aparat penegak hukum dituntut melakukan penyelidikan objektif, komprehensif, dan berbasis data ilmiah, dari hulu hingga hilir daerah aliran sungai.
Penyelidikan yang dilakukan secara parsial dan tergesa-gesa tidak hanya gagal mengungkap kebenaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecurigaan publik. Masyarakat berharap proses hukum ini tidak sekadar menjalankan skenario lama untuk mencari kambing hitam.
Bencana yang merenggut nyawa dan menghancurkan kehidupan puluhan ribu warga ini bukan peristiwa tunggal. Ia merupakan akumulasi dari pola eksploitasi lingkungan yang dibiarkan berlangsung selama puluhan tahun.
Penyidik harus benar-benar independen dan terbebas dari intervensi “pengusaha hitam” yang selama ini mengeksploitasi hutan secara ugal-ugalan. Ketika bencana datang, korporasi besar yang berlindung di balik legalitas dan sertifikat kerap mencuci tangan, lalu menyalahkan faktor curah hujan semata.
Lebih ironis lagi, skenario politik-hukum yang sistematis kerap dimainkan fokus penegakan hukum dialihkan kepada pengusaha kecil, petani, peladang berpindah, hingga penambang rakyat tanpa izin. Mereka menjadi korban sekaligus terdakwa, sementara pelaku utama justru lolos dari jerat hukum.
Jika penyelidikan tidak dilakukan secara menyeluruh dan jujur, maka tragedi ini hanya akan menjadi episode baru dari drama lama—di mana rakyat menanggung bencana, sementara kejahatan lingkungan terus berulang.
(ded)
Komentar