LINTASSUMUT.COM, TAPTENG | Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (18/12/2025), sebagai respons atas bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Kunjungan yang dipusatkan di Posko Pengungsi GOR Pandan ini bertujuan memastikan masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan, memperoleh pendampingan berkelanjutan serta mencegah munculnya warga miskin baru akibat bencana.
Iwan Sumule menyampaikan duka mendalam kepada para korban. Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah berkomitmen memperbaiki dan mengganti sekitar 2.600 unit rumah warga yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rumah yang hanyut terbawa banjir.
“Baru selesai rapat kabinet, saya langsung ke Tapanuli Tengah membawa kabar baik ini. Rumah warga yang rusak akan diperbaiki, dan bagi yang tak lagi layak, pemerintah menyiapkan hunian tetap di lokasi aman,” ujarnya.
Selain perbaikan rumah, pemerintah juga menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, seragam sekolah, serta perlengkapan pendidikan guna mendukung pemulihan aktivitas masyarakat, khususnya anak-anak.
Di lokasi pengungsian, Wakil Kepala BP Taskin juga berkoordinasi langsung dengan Menteri Sosial terkait kebutuhan tenda tambahan dan mendapat respons cepat. BP Taskin turut menyalurkan bantuan kemanusiaan yang didukung Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN), berupa kursi roda, pakaian anak, susu, perlengkapan ibadah, buku bacaan, dan makanan ringan.
Agenda selanjutnya adalah pendataan dampak sosial dan ekonomi masyarakat terdampak sebagai dasar perencanaan pemulihan jangka menengah dan panjang. Kegiatan ini didampingi Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan dan Penyediaan Akses, Novrizal Tahar, beserta jajaran tenaga ahli BP Taskin.
Usai kegiatan di lapangan, rombongan BP Taskin melakukan diskusi dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, guna memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dalam penguatan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat terdampak.(ded)
Komentar