oleh

Ombudsman Sumut Batalkan Aturan PDAM Tirtanadi Tentang Pencatatan Meteran Air Pelanggan Gunakan Android

Lintassumut | Medan. – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi untuk membatalkan pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone android.

Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diserahkan Ombudsman ke PDAM Tirtanadi dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) atas laporan pelanggan PDAM ke Ombudsman.

 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) kepada Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi di ruang Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang Nomor 3, Medan, Sumatera Utara, Selasa (04/05/21).

 

Abyadi Siregar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan aplikasi yang digunakan untuk pencatatan meteran pelanggan belum didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga belum lulus uji kualitasnya.

 

“Aplikasi yang digunakan melalui smartphone android belum lulus uji kualitasnya, karena pengalihan pencatatan meteran dari pencatatan manual ke aplikasi smartphone android dapat menimbulkan membengkaknya tagihan air pelanggan PDAM, Ujarnya.

Baca Juga :  Sambut Idul Fitri, PAC PP Medan Labuhan Bagikan 500 Paket Sembako Dan Daging

 

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahu. 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pasal 6 ayat 1 dan 2 memuat bahwa, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan.

 

“Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta PDAM Tirtanadi untuk membatalkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor PER-05/DIR/HBL/2021 tentang perubahan Peraturan Direksi Nomor 05/DIR/HBL/2020 tentang pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone android di PDAM.

 

Untuk itu, Ombudsman memeberi rekomendasi agar menerbitkan peraturan direksi yang baru sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Abyadi.

 

Ombudsman juga merekomendasikan agar Tirtanadi melakukan tera ulang meteran air pelanggan.

Baca Juga :  SAFARI RAMADHAN,POLRES TANJUNGBALAI TINGKATKAN PENDISPILAN PROKES JAMAAH MESJID KOTA TANJUNG BALAI

 

Tera ulang adalah proses uji ulang terhadap semua alat ukur dan timbangan oleh Badan Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2018 tentang tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, tambang dan perlengkapannya, yang masa berlaku tera meter air sebagaimana meter air PDAM memiliki masa berlaku 5 tahun.

 

Sementara itu, Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi usai menerima LAHP Ombudsman mengatakan akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Ombudsman. Lanjut dikatakan, beberapa hal menurutnya, akan menjadi poin utama perbaikan ke depan.

 

“Kita akan menindaklanjuti laporan tersebut secepatnya dan menyiapkan kanal laporan kepada masyarakat ,” ungkap Kabir Bedi.(R12)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

News Feed