Lintassumut.com, Tapteng | Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Mahmud Efendi, mendorong pemerintah pusat menyiapkan regulasi khusus untuk membantu daerah yang mengalami perubahan kondisi geografis dan tata ruang akibat bencana alam.
Hal itu disampaikan Mahmud Efendi saat mengikuti Forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah (REBOAN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Rabu (2/9/2026), dari Ruang Rapat Cendrawasih, Kantor Bupati Tapanuli Tengah.
Dalam forum tersebut, Mahmud menjelaskan bahwa bencana yang terjadi sebelumnya telah menyebabkan kerusakan dan perubahan bentang alam di sejumlah wilayah Tapanuli Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan kepastian regulasi agar proses penataan dan pemulihan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Menurutnya, regulasi yang tepat diperlukan agar kawasan terdampak bencana tidak hanya dipulihkan, tetapi juga dapat kembali dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Selain persoalan pascabencana, Mahmud juga menyoroti sektor kelautan dan perikanan yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD Tapteng.
Padahal, Tapanuli Tengah memiliki wilayah pesisir dan potensi kelautan yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat nelayan.
Mahmud menyebut salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah aturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan. Menurutnya, kebijakan tersebut turut memengaruhi aktivitas perikanan, termasuk kegiatan bongkar muat kapal nelayan di Tapanuli Tengah.
Menurunnya aktivitas tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak terhadap PAD, tetapi juga terhadap perputaran ekonomi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan.
“Apa yang dihasilkan dari perikanan dan industri kelautan saat ini belum memberikan hasil yang berdampak optimal kepada pendapatan daerah kita. Kami berharap ada evaluasi dan perubahan regulasi agar perekonomian masyarakat nelayan di Tapanuli Tengah dapat meningkat serta memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” ujar Mahmud.
Ia berharap masukan yang disampaikan dalam forum REBOAN tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Terutama dalam menghadirkan kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan daerah pascabencana sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanannya.
Pemkab Tapteng menilai, dukungan regulasi dan kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan kondisi daerah sangat diperlukan agar pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal dan potensi ekonomi pesisir kembali bergerak.
Dengan demikian, pemulihan wilayah tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pada pemulihan ekonomi masyarakat dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Drs. Binsar TH Sitanggang, M.SP., Asisten Administrasi dan Umum Setdakab Tapanuli Tengah Dra. Nurjalilah, serta Kabag Tapem Setdakab Tapteng Despi Erwanto, AP., MM. (ded)
Komentar