Lintassumut.com, Tapteng | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menyusul dampak bencana yang dinilai sangat parah dibandingkan sejumlah daerah lain di Sumatera Utara.
Hal itu disampaikan Tito di sela kunjungannya ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (10/9/2026). Ia menegaskan, kepentingan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama di tengah kondisi pascabencana yang masih membutuhkan penanganan cepat.
“Karena Tapanuli Tengah ini adalah salah satu atensi pusat. Yang paling terdampak paling parah di Sumatera Utara itu adalah Tapanuli Tengah,” ujar Tito.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap Tapteng bukan berarti mengabaikan daerah lain yang juga terdampak bencana, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan maupun Kota Sibolga.
“Bukan saya mendelegasikan atau mengecilkan Tapsel, Taput, Humbahas dan Kota Sibolga yang juga terdampak, tapi yang paling berat saya lihat di Tapteng. Kemarin kembali banjir lagi,” katanya.
Tito menilai kondisi tersebut membutuhkan keseriusan seluruh pemangku kepentingan agar proses penanganan dan pemulihan masyarakat tidak terhambat oleh persoalan di luar kepentingan kemanusiaan.
Ia meminta jajaran eksekutif, legislatif dan seluruh elemen masyarakat tidak terjebak dalam konflik politik maupun persoalan administrasi yang dapat memperlambat pengambilan keputusan untuk membantu masyarakat terdampak.
“Karena situasinya seperti itu, kan masyarakatnya yang menderita, masyarakatnya yang kasihan,” tegasnya.
Tito secara khusus mengingatkan agar kepentingan politik tidak mengalahkan kepentingan masyarakat yang tengah membutuhkan bantuan dan pemulihan.
“Jangan sampai elit politik kemudian ribut hanya karena mengurusi masalah konflik politik atau urusan administrasi dibandingkan dengan kecepatan membantu rakyat,” katanya.
Menurut Tito, dalam situasi bencana, pemerintah daerah dan DPRD semestinya berada dalam satu barisan untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan secepat mungkin.
“Saya mohonkan kepada semua pihak, baik eksekutif dan legislatif maupun tokoh-tokoh masyarakat, justru disatukan seperti ini harus bersatu padu untuk membantu rakyat,” ujarnya.
Mendagri menegaskan, penanganan pascabencana bukan semata-mata persoalan pemerintahan, regulasi maupun kepentingan politik, melainkan menyangkut persoalan kemanusiaan.
Ia bahkan mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan masyarakat terus menderita ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan.
“Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya masyarakatnya kita tidak tolong, sementara kita punya kemampuan untuk bantu mereka,” tegas Tito.
Pernyataan Mendagri tersebut menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan di Tapanuli Tengah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan, khususnya dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Dalam konteks tersebut, Tito menekankan agar instrumen kebijakan pemerintah daerah, termasuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan masyarakat ketika kondisi membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat.
Kepentingan rakyat, terutama masyarakat terdampak bencana, harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun persoalan administratif. (ded)
Komentar