LINTASSUMUT.COM, Tapteng | Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Daerah Tapanuli Tengah menggeruduk Kantor DPRD Tapteng, Senin (16/6/2025). Mereka membawa lima tuntutan utama, mendesak DPRD lebih serius menjalankan fungsi pengawasan serta mengusut tuntas sejumlah dugaan korupsi yang dinilai selama ini diabaikan.
Aksi damai yang berlangsung di depan Kantor DPRD di Jalan R. Junjungan Lubis, Tapteng, Sumatera Utara, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Namun demikian, suara protes massa bergema keras lewat orasi yang mempertanyakan kinerja lembaga legislatif daerah itu.
“Jangan RDP untuk hal-hal kecil yang tidak substansial. Sementara kasus besar seperti dugaan korupsi Dana Covid-19, BOK, Jaspel, dan kerusakan aset daerah justru dibiarkan,” tegas Raju Firmanda Hutagalung, Sekretaris KNPI Tapteng yang menjadi juru bicara aksi.
Lima Tuntutan Demonstran, yaitu:
1. RDP Dugaan Korupsi Mobil Dinas DPRD
Massa mendesak segera digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kerusakan dan korupsi atas mobil dinas DPRD, antara lain:
Toyota Fortuner BB 1064 M (2015)
Toyota Avanza BB 309 M dan BB 319 M (2013)
Ketiganya diduga telah rusak tanpa penanganan yang transparan, dengan indikasi kerugian negara. Aktivis mencium adanya potensi kolusi dan pembiaran oleh lembaga pengawasan.
2. Pembentukan Pansus Dugaan Korupsi BOK, Jaspel, dan Dana Covid-19 Mereka meminta DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami dugaan korupsi dalam program BOK dan Jasa Pelayanan 2019–2022, serta Dana Penanganan Covid-19 2020–2022 yang dinilai stagnan penanganannya di tingkat kepolisian.
“DPRD tak boleh cuci tangan hanya karena kasusnya ditangani Polda. Fungsi kontrol harus tetap dijalankan,” ujar Raju.
3. Evaluasi Dana PEN Rp70 Miliar
Massa menyoroti potensi penyimpangan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp70 miliar. Proyek seperti pembangunan trotoar dan lampu jalan dinilai tidak memiliki urgensi, berbanding terbalik dengan infrastruktur dasar yang terbengkalai.
4. Tolak Tambahan Anggaran DPRD Rp15 Miliar
Rencana DPRD mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp15 miliar juga dikecam karena dinilai tidak relevan dengan kondisi keuangan daerah.
“Ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. DPRD harusnya berhemat, bukan justru menambah beban APBD,” kata salah satu orator.
5. Audit Proyek Mangkrak Kantor Bupati
Para demonstran juga meminta audit menyeluruh terhadap pembangunan Kantor Bupati Tapteng yang mangkrak lebih dari lima tahun. Mereka mencurigai ada indikasi penyalahgunaan anggaran dalam proyek tersebut.
Terlihat dalam aksi itu, beberapa anggota DPRD Tapteng hadir menyambut para demonstran dan menerima surat tuntutan. Namun, Ketua DPRD tidak tampak dalam aksi tersebut.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Joko Pranata Situmeang, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi tersebut. “Kami akan tindak lanjuti secara kelembagaan. Mohon sampaikan juga melalui surat resmi,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Basir Situmeang menambahkan bahwa DPRD tetap terbuka terhadap koordinasi dan tidak lari dari isu-isu yang bergulir. Menurutnya, ada beberapa hal yang sudah ditangani di tingkat provinsi, namun DPRD kabupaten tetap siap menjembatani dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika diperlukan.
Terkait isu permintaan tambahan anggaran Rp15 miliar, Abdul Basir membantahnya. “Saya sudah menanyakan langsung ke Ketua DPRD dan beliau memastikan tidak pernah ada usulan resmi terkait tambahan anggaran sebesar itu. Kami minta pihak-pihak yang menyebarkan informasi ini menyampaikan sumbernya secara terbuka agar tidak jadi fitnah,” tegasnya.(ded)
Komentar