oleh

Kapolres Belawan Dinonaktifkan, IWO Sibolga-Tapteng: Kompolnas Harusnya Investigasi Dulu

-BERITA-1,839 views

LINTASSUMUT.COM, Tapteng – Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Sibolga-Tapanuli Tengah menyoroti keputusan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memberikan sanksi penonaktifan kepada Kapolres Belawan, AKBP Oloan Siahaan. Sanksi tersebut diberikan imbas dari tindakan tegas aparat saat menangani tawuran antar kelompok di Tol Belmera, Belawan, Kota Medan, pada Minggu, 4 Mei 2025 lalu.

Ketua PD IWO Sibolga-Tapteng, Benny Setiawan, menyatakan bahwa tindakan yang diambil Kapolres saat itu merupakan upaya cepat untuk melindungi warga sekitar dan mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar.

“Waktu itu, Kapolres harus bergerak cepat untuk melindungi masyarakat dan personel di lapangan. Dalam situasi genting seperti itu, apakah kita pantas menyalahkan Kapolres karena mengambil tindakan tegas?” ujar Benny kepada wartawan, Sabtu (17/5/2025) sore.

Baca Juga :  Ziarah ke Makam Raja Siantar Sang Nauwaluh Damanik: Menutup Rangkaian Ziarah Raja Marpitu dalam Hari Jadi ke-193 Daerah Simalungun

Menurut informasi yang beredar, para pelaku tawuran dilaporkan membawa senjata tajam, yang tentu membahayakan keselamatan warga dan aparat. Bahkan, dalam proses pengamanan, pihak kepolisian sempat dihadang dan dikejar oleh sekelompok massa, sehingga memicu situasi mencekam.

“Dalam kondisi yang sangat berisiko tersebut, Kapolres Oloan Siahaan memberikan tindakan terukur. Apakah itu lantas dianggap melanggar SOP seperti yang disampaikan Kompolnas?” lanjut Benny.

Ia juga menilai bahwa pernyataan Kompolnas yang tergesa-gesa justru berpotensi memperkeruh suasana, mengingat wilayah Belawan dikenal sebagai zona merah dalam konteks penegakan hukum.

Baca Juga :  Bupati Tapanuli Tengah Ajak KPPN Sibolga Kolaborasi Tingkatkan Penerimaan Daerah

“Kita semua tahu, Belawan adalah wilayah rawan. Jika ada penilaian yang terburu-buru, itu justru bisa menciptakan persepsi negatif dan memengaruhi situasi keamanan,” tegasnya.

Sebagai organisasi profesi wartawan yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, PD IWO Sibolga-Tapteng meminta agar Kompolnas melakukan pengumpulan data dan informasi secara akurat sebelum memberikan pernyataan yang bersifat publik.

“Sangat disayangkan jika pernyataan tanpa investigasi mendalam malah menjadi konsumsi publik. Hal itu bisa menimbulkan kesan berpihak dan tidak objektif,” tutup Benny didampingi sejumlah pengurus IWO Sibolga-Tapteng.(Ded)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Komentar