Lintas sumut |Simalungun
Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Simalungun menyoroti lambatnya balasan surat aspirasi yang dilayangkan ke Komisi 2 DPRD Simalungun. Hingga saat ini, surat yang masuk sejak 25 april 2026 belum mendapat jawaban resmi dari pimpinan komis,(17/06/ 2026).
Komisi 2 DPRD Simalungun membidangi ekonomi, keuangan, dan aset daerah. Fungsi menyerap, menindaklanjuti, dan merespons aspirasi masyarakat adalah amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keterlambatan respons dinilai menghambat penyelesaian persoalan warga di lapangan.
“Kami menghargai kerja dewan, tapi surat masyarakat bukan arsip. Aspirasi warga Simalungun soal [terkait ristribusi parkir yg dinilai tdk transparan] butuh kepastian. Lambatnya balasan membuat publik bertanya: ada kendala apa di internal Komisi 2?” ujar Ahmad fauzi.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi dari Ketua Komisi 2 DPRD Simalungun belum diperoleh. Masyarakat berharap ada penjelasan terbuka: apakah surat belum didisposisikan, terkendala administrasi, atau memang belum diagendakan rapat dengar pendapat.
DPRD Simalungun periode 2024-2029 berkantor di Jl. Jon Horailam Saragih, Sondi Raya, Raya. Publik menanti itikad baik Komisi 2 untuk segera memanggil pihak terkait dan memberi jawaban tertulis sesuai mekanisme pengaduan aspirasi. Tutup fauzi
Komentar