LINTASSUMUT.COM, TAPTENG | Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, genap berusia 80 tahun. Namun hingga kini, pembangunan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan belum memiliki kemandirian fiskal.
“Karena kita belum memiliki kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan daerah kita,” kata Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dalam rapat paripurna istimewa DPRD Tapteng, Minggu (24/8/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani, dengan agenda peringatan Hari Jadi ke-80 Tapteng, dihadiri jajaran Forkopimda.
Masinton mengungkap, Pemkab Tapteng masih menanggung utang sekitar Rp70 miliar kepada PT SMI sejak 2021. Setiap tahun, pemerintah daerah harus mencicil pokok dan bunga belasan miliar rupiah.
“PAD Tapteng bahkan masih di bawah Rp100 miliar. Kita tidak mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara kreatif,” jelasnya.
Meski memiliki laut luas, Pemkab Tapteng tidak lagi memiliki kewenangan mengelolanya. Akibatnya, laut dijarah aktivitas illegal fishing selama bertahun-tahun.
“Di perbukitan, hutan kita dirambah dan ditanami sawit. Puluhan ribu hektar sawit tidak memberi manfaat apa pun untuk daerah. Bahkan kewajiban plasma untuk masyarakat pun diabaikan perusahaan,” tegas Masinton.
Menurutnya, persoalan sawit sudah dibiarkan belasan tahun, bahkan ada yang sudah replanting, tetapi pemerintah tidak mampu menegakkan aturan.
Masinton juga menilai pelayanan publik masih jauh dari ideal. Administrasi kependudukan belum merata dan cepat, sementara hingga usia 80 tahun, Pemkab Tapteng belum mampu menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di seluruh kecamatan.
“Masyarakat masih dibiarkan membuang sampah sembarangan. Ini menunjukkan kita belum menghadirkan pelayanan yang adil,” katanya.
Bupati mengajak seluruh pihak merefleksikan perjalanan pembangunan Tapteng yang seumur dengan Republik Indonesia: apakah sudah terukur dan terencana, atau justru berjalan seadanya.
“Dalam pundak kita terpikul amanat penderitaan rakyat. Jabatan di eksekutif dan legislatif harus diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok,” tutupnya.(ded)
Komentar