Lintas Sumut |Simalungun
Tokoh Pemuda Simalungun, Ahmad Fauzi, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Panitia Khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Pansus P3K) DPRD Simalungun.
Ahmad Fauzi menilai Pansus P3K yang dibentuk DPRD Simalungun tidak menunjukkan hasil kerja nyata. “Pansus P3K DPRD Simalungun habis-habis anggaran, tapi sampai hari ini senyap ditelan bumi. Tidak ada kejelasan progres, tidak ada laporan ke publik,” tegas Ahmad Fauzi, Minggu 12/04/2026.
Menurutnya, Pansus dibentuk menggunakan uang rakyat sehingga wajib ada produk prestasi yang jelas. Salah satu yang paling mendesak: *mengungkap dan menangkap aktor di balik dugaan pemalsuan dokumen P3K*.
“Kalau pansus ini serius, buktikan dengan menangkap aktor dugaan dokumen palsu yang merugikan ribuan honorer. Jangan cuma rapat, studi banding, lalu hilang. Itu namanya pemborosan,” kata Ahmad.
Ia mendesak DPRD Simalungun segera membuka hasil kerja Pansus P3K ke publik, termasuk:
1. *Rincian penggunaan anggaran* selama pansus berjalan.
2. *Progres penanganan kasus dugaan dokumen palsu P3K* dan siapa saja yang sudah diperiksa.
3. *Rekomendasi konkret* untuk penyelesaian P3K di Simalungun.
“Nasib ribuan honorer P3K ini digantung. Kalau pansus cuma jadi seremonial dan menghabiskan anggaran tanpa bisa menangkap aktor dokumen palsu, lebih baik dibubarkan. Pemuda Simalungun tidak akan diam,” tambah Ahmad.
Ahmad Fauzi meminta pimpinan DPRD Simalungun dan ketua Pansus P3K memberikan klarifikasi terbuka dalam waktu dekat. Ia juga mendorong BPK dan aparat penegak hukum turut mengawasi penggunaan anggaran serta mengusut tuntas dugaan dokumen palsu tersebut.tutup fauzi•(IC)
Komentar