Lintassumut.com, TAPTENG | Pelaksanaan pembangunan melalui program revitalisasi UPTD SD Negeri 157626 Sipakpahi Hutari, Kecamatan Pasaribu Tobing (Pastob), Kabupaten Tapanuli Tengah, yang bersumber dari anggaran APBN Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan.
Sorotan tersebut muncul menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis (spek) dalam pengerjaan pembangunan sekolah, khususnya pada pekerjaan pemasangan keramik lantai ruang kelas.
Berdasarkan informasi dan temuan yang diterima, pemasangan keramik baru diduga dilakukan langsung di atas lantai lama tanpa membongkar seluruh bagian lantai existing. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode pengerjaan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
Menanggapi persoalan itu, wartawan Lintassumut.com telah melakukan konfirmasi kepada Pernando Marbun selaku pengawas pembangunan.
Dalam jawabannya, Pernando menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pekerjaan tersebut. Ia juga mengirimkan dokumen hasil monitoring yang disebut turut diikuti oleh fasilitator dari kementerian.
“Izin menjawab bang. Ini surat hasil monitoring kami. Dan langsung diikuti oleh fasilitator dari kementerian,” jawab Pernando melalui pesan konfirmasi.Jumat. (6/11/2026)
Dalam dokumen klarifikasi tim teknis yang disampaikan, dijelaskan bahwa lantai awal (existing) ruang kelas yang direhabilitasi merupakan lantai semen dan sebelumnya telah mengalami kerusakan, baik di bagian dalam ruangan maupun di teras.
Tim teknis juga menjelaskan bahwa pembongkaran seluruh lantai lama tidak diharuskan karena lantai existing tersebut masih dapat difungsikan sebagai lantai kerja untuk pemasangan keramik baru.
Selain itu, dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa sebelum pemasangan keramik baru dilakukan, lantai lama terlebih dahulu dipecah-pecah atau diketuk. Penjelasan itu disertai sejumlah foto dokumentasi hasil monitoring.
Meski demikian, penjelasan tersebut masih perlu diuji melalui pemeriksaan teknis secara independen untuk memastikan apakah metode pengerjaan, kualitas, volume, dan hasil pekerjaan benar-benar telah sesuai dengan spesifikasi serta dokumen perencanaan.
Dugaan Pernyataan dan Imbalan Belum Diklarifikasi
Selain persoalan teknis pembangunan, wartawan Lintassumut.com juga meminta klarifikasi kepada Pernando Marbun terkait dugaan pernyataan yang disebut-sebut disampaikan kepada pihak pelaksana pekerjaan.
Dalam konfirmasi tersebut, dipertanyakan kebenaran dugaan pernyataan, “Hal kecil saja dipermasalahkan, tidak usah ragu, kerjakan saja kembali, saya yang membekap.”
Wartawan juga meminta penjelasan mengenai informasi dugaan adanya komitmen atau pemberian imbalan dari pihak pengelola kegiatan, dalam hal ini kepala sekolah, kepada pengawas setelah pekerjaan pembangunan selesai.
Namun, hingga berita ini disusun, Pernando belum memberikan jawaban atau klarifikasi secara spesifik terkait dugaan pernyataan maupun informasi mengenai imbalan tersebut.
Dengan demikian, informasi tersebut masih sebatas dugaan yang membutuhkan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Kejaksaan dan Inspektorat Diminta Turun
Mengingat kegiatan revitalisasi sekolah tersebut menggunakan anggaran APBN, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya harus menjadi perhatian serius.
Kejaksaan Negeri Tapanuli Tengah, Inspektorat, serta aparat penegak hukum melalui unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diminta turun melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan di UPTD SD Negeri 157626 Sipakpahi Hutari.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, apakah volume dan kualitas pekerjaan sesuai dengan perencanaan serta anggaran yang dialokasikan, dan apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana revitalisasi tersebut.
Selain itu, aparat berwenang diharapkan menelusuri apabila terdapat dugaan pemberian imbalan atau bentuk komitmen tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan maupun kerugian keuangan negara, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada hasil pemeriksaan resmi dari aparat berwenang yang menyatakan adanya tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut.
Lintassumut.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pernando Marbun dan kepala sekolah selaku pengelola kegiatan, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.(dp)
Komentar