Lintassumut.com,Tapteng | Tapanuli Tengah, Wartaterkini.id – Proses penjaringan 63 calon Penjabat (Pj) Kepala Desa di Tapanuli Tengah (Tapteng) menuai tanda tanya. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Ernita Naibaho, indikasinya mengambil peran dominan dalam proses penjaringan hingga memunculkan dugaan adanya pengaturan nama-nama calon tertentu untuk menduduki jabatan Pj Kades.
Persoalan ini menjadi sorotan karena muncul dugaan proses penjaringan tidak sepenuhnya mengacu pada arahan pimpinan daerah dan ketentuan yang telah disampaikan melalui Surat Edaran Sekretariat Daerah (Sekda) Tapteng.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, Pemkab Tapteng telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.10/4373/2026 tertanggal 9 September 2026. Dalam arahan tersebut, calon Pj Kades berasal dari unsur PNS di lingkungan Pemkab Tapteng, dengan ketentuan tidak berasal dari kalangan guru dan tenaga kesehatan.
Namun, informasi yang dihimpun menyebutkan adanya sejumlah calon dari kalangan guru dan tenaga kesehatan yang diduga masuk dalam proses penjaringan, termasuk dari wilayah Dapil III dan IV.
Salah seorang sumber terpercaya meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam mengarahkan nama-nama calon yang akan mengisi jabatan tersebut.
“Ada bang, dari Kolang ada beberapa calon dari guru. Begitu juga dari Dapil empat, ada guru dan orang kesehatan. Kami pun bingung. Seakan-akan Sekretaris yang mengatur semuanya. Ada apa sebenarnya dalam penjaringan Pj Kades ini?” ungkapnya.
Sumber tersebut juga meminta Bupati Tapteng Masinton Pasaribu memastikan proses penjaringan berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu.
Dugaan ketidakjelasan kewenangan semakin menjadi perhatian, pada Sabtu 14 November 2026 , sejumlah calon Pj Kades dan Pelaksana Harian (Plh) Kades disebut berkumpul di lingkungan Kantor Bupati untuk mengikuti pengarahan terkait pengajuan Dana Desa.
Seorang sumber yang berada di lokasi mengaku heran karena calon Pj Kades yang disebut belum menerima SK turut hadir dalam kegiatan tersebut.
“Banyak di sini sekarang calon Pj Kades dan para Plh Kades dari seluruh kabupaten hadir untuk pengajuan Dana Desa. Yang belum menerima SK saja sudah ada di sini. Kami pun bingung siapa sebenarnya yang berwenang memberikan arahan,” kata sumber kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum kegiatan, kapasitas calon Pj Kades yang belum menerima SK, serta batas kewenangan Plh dalam pengurusan administrasi Dana Desa.
*Ada Apa di Balik Penjaringan 63 Pj Kades*
Masyarakat kini mempertanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menentukan calon Pj Kades, apakah seluruh nama ditetapkan melalui mekanisme resmi atau terdapat campur tangan pihak tertentu dalam proses penjaringan.
Jika benar terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan sesuai arahan pemerintah daerah, hal tersebut perlu segera dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Di tengah semangat Bupati Masinton Pasaribu mewujudkan Tapteng Naik Kelas dan Adil Untuk Semua, transparansi pengisian jabatan pemerintahan desa menjadi hal penting untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sementara itu, konfirmasi kepada Sekretaris Dinas PMD Tapteng, Ernita Naibaho, telah dilakukan melalui sambungan telepon seluler dan pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban maupun tanggapan.(red)
Komentar