LINTAS SUMUT | Sibolga
Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang kesepakatan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara (Datun).
Dalam kegiatan penandatanganan MoU kesepakatan tersebut dilaksanakan di Aula Nusantara I, Kantor WaliKota Sibolga, Selasa (26/4/2022) pukul 15.00 wib. sore
WaliKota Sibolga, Jamaluddin Pohan menyampaikan dalam sambutannya, pertimbagan hukum atau jasa hukum yang diberikan Jaksa pengacara negara kepada Pemko Sibolga yakni dalam bentuk pendapat hukum (Legal Oppinion/LO) dan pendampingan hukum (Legal Assistance/LA) bidang Datun. Serta, Audit Hukum (Legal Audit) di bidang perdata.
“Bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum ini, dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keungan negara. Sebagaimana amanat ketentuan Peraturan Pemerintah, Nomor 23 tahun 2020,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Irvan berharap Pemkot Sibolga segera menindaklanjuti MoU yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
“Mudah-mudahan, selesai ditandatangani nota kesepahaman ini, sah, pak Wali Kota bisa memanggil Kasi Datun (Kepala Seksi di Kejari Sibolga) untuk bertindak atas nama Wali Kota atau Pemerintah Kota dalam hal perkara perdata dan tata usaha negara,” ucapnya.(ded)
Komentar