LINTASSUMUT.COM, TAPTENG | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) terus memacu kualitas tata kelola pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi usai menerima hasil Opini Ombudsman pada Selasa, 24 Februari 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Pemkab Tapteng meraih Opini Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi dalam survei Penilaian Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia.
“Pemkab Tapteng meraih Opini Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi dalam survei Penilaian Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025,” kata Wakil Bupati Tapteng, Mahmud Efendi.
Penilaian tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap seluruh lembaga penyelenggara pelayanan publik, mulai dari kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menyampaikan bahwa metode penilaian tahun 2025 tidak lagi sekadar memeriksa kelengkapan administrasi.
“Penilaian ini bukan sekadar peringkat, melainkan instrumen evaluasi agar setiap penyelenggara layanan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, komponen yang dinilai meliputi kualitas layanan di lapangan, efektivitas sistem pengaduan masyarakat, hingga tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang sebelumnya telah diberikan Ombudsman.
Menanggapi predikat tersebut, Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi menegaskan hal ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Saya bersama Bapak Bupati menekankan bahwa Pemkab Tapteng berkomitmen meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah harus hadir sebagai pelayan masyarakat,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan prinsip good governance dan nilai dasar ASN berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Utara, Wakapolda Sumatera Utara, Pj. Sekda Provinsi Sumatera Utara, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya. (Ded)
Komentar