Belanja raport untuk siswa SMP di Asahan menuai persoalan, pasalnya rapor yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu diduga Mark up dan dikondisikan, Rabu (21/6/23).
Berdasarkan infomasi yang dihimpun lintassumut.com, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Asahan harus membeli ke perusahaan atau CV yang telah ditunjuk oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP.
Selain itu, harga satuan raport tersebut juga dinilai tidak wajar (terlalu mahal). Menurut sumber terpercaya yang tak ingin namanya disebutkan, harga pembelian sampul raport sebesar Rp. 60.000 per buah.
Dijelaskannya, ada 2 perusahaan penyedia raport yang telah dikondisikan, salah satunya merupakan milik mantan Kepsek SMPN yang sudah pensiun dan satu lagi perusahaan milik salah satu anak dari Kepsek SMPN yang masih aktif yang juga pengurus MKKS SMP.

Ketua MKKS SMPN Asahan, Samsul Napitupulu saat ingin dikonfirmasi lintassumut, Rabu (21/6/23) sekira pukul 11.00 Wib via WhatsApp hanya centang satu.
Sementara Kepala Bidang SMP, Mursyaid, S.Pd saat dikonfirmasi kru media ini melalui WhatsApp mengatakan akan mengecek perihal tersebut.
“Nanti kita cek..saya ke Medan”, tulisnya.
Secara terpisah, Darwin S aktivis anti Korupsi kepada lintassumut.com mengatakan aparat penegak hukum harus segera memeriksa Ketua serta Pengurus MKKS untuk memastikan hal tersebut.
“Jika benar, ini merupakan prilaku koruptif yang harus segera diproses, aparat penegak hukum diminta pro aktif, saya yakin bukan hanya sampul raport saja, tapi banyak lagi penggunaan dana BOS yang tak sesuai”, ungkapnya. (Abib)
Komentar