LINTASSUMUT.COM, TAPTENG | Sejumlah perwakilan masyarakat Desa Kedai Gedang, Tapanuli Tengah membawa surat tertulis ke Dinas PMD dan Inspektorat Tapanuli Tengah, meminta agar Plt Kepala Desa Kedai Gedang, Sanggam Panggabean agar tetap menjabat.
“Disini kami masyarakat desa kedai Gedang datang ke kadis PMD Tapteng
Tapanuli Tengah meminta agar Plt Kades bernama Sanggam Panggabean jangan diganti,” kata Ronal Regen Sihotang, Rabu (30/7/25).
Dikatakan Ronal di surat permohonan mereka ke dinas PMD dan Inspektorat, disaat kepemimpinan Sanggam Panggabean menjadi Plt Kades Kedai Gedang banyak perubahan yg dirasakan masyarakat, warga merasakan kemerdekaan dan bangkit dari ketertindasan dari Pemimpin sebelumnya.
“Kenapa kami katakan demikian, karena selama ini kami tidak dapat merasakan transparansi di desa kami, sedangkan
kepemimpinan pak Sanggam justru kami mendapatkan transparansi dan bermasyarakat,” kata Ronal.
Salah satu sambung Ronal, masih hitungan hari menjabat sebagai Plt Kepdes Kedai Gedang, Sanggam mampu membawa alat berat, untuk mengorek muara laut agar para nelayan bisa keluar masuk dari muara tersebut. Karena menurut Ronal masyarakat di desa mata pencariannya Nelayan.
Lanjutnya, Sanggam juga respon cepat membawa warganya berobat yang terkena penderita gizi buruk. Yang seyogianya penderita gizi buruk sudah puluhan tahun tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah sebelumnya.
“Atas itu pak Sanggam dapat apresiasi langsung dari Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu atas kinerjanya dan masih banyak kinerjanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu,” ujar Ronal.
Kemudian, terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan aparat yang dilakukan Sanggam adalah hal yang wajar dan itu adalah hak preogratif beliau.
“Walaupun ada warga yang melaporkan beliau ke DPRD tentang masalah dia memberhentikan aparat desa menurut
paham kami mereka dalah oknum dari kepemimpinan kepala desa yang di non aktifkan,” urainya.
“Selama ini kami masyarakat Desa Kedai Gedang tidak pernah usil atau ribut di kepemimpinan mereka, dimana mereka dulu mengangkat dan memberhentikan aparat desa dengan semena-mena sampai aparat desa tersebut ada yang turun temurun, dari bapaknya ke anaknya. Kami datang ke dinas PMD dan Inspektorat agar benar-benar memberikan keadilan kepada kami masyarakat yang tertindas dan terzolimi selama ini,” tambahnya.
Parahnya lagi dikatakan Ronal, dirinya pernah turut melaporkan Kepala Desa Nonaktifkan atas dugaan penyelewengan penggunaan dana desa. Laporan tertanggal 27 Februari 2025 dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti PMD.
“Kami memohon agar pengaduan kami di tindak lanjuti kembali agar motto bapak bupati dan wakil bupati, Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi naik Kelas adil untuk semua, terwujud dengan baik,” timpalnya. (Ded)
Komentar