LINTASSUMUT.COM, Sibolga | Dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di kawasan Jalan Gambolo, Kecamatan Sibolga Sambas, semakin menuai sorotan publik. Namun, alih-alih memberikan penjelasan, pihak kepolisian justru memilih diam.
Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Rustam E. Silaban terkesan bungkam saat dikonfirmasi pada Sabtu, (25/04/2026) terkait dugaan aktivitas ilegal yang disebut-sebut telah berlangsung lama dan melibatkan oknum berinisial RS.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui pesan whatsapp tidak mendapat respons. Padahal, sejumlah pertanyaan telah diajukan, mulai dari apakah pihak kepolisian telah mengetahui aktivitas tersebut, hingga langkah penindakan yang telah atau akan dilakukan.
Sikap tidak memberikan keterangan ini justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat, ada apa di balik diamnya aparat?
Di lapangan, indikasi aktivitas masih terlihat.
Gudang tertutup dengan tumpukan jerigen dan drum, serta penggunaan mesin pompa untuk menyalurkan BBM ke kapal, memperlihatkan pola operasi yang terstruktur.
Jika benar aktivitas ini telah berlangsung lama, publik menilai wajar bila muncul dugaan adanya pembiaran. Terlebih, hingga kini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan status hukum lokasi maupun pihak-pihak yang diduga terlibat.
Minimnya transparansi dari aparat penegak hukum berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, keterbukaan informasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa penanganan kasus berjalan sebagaimana mestinya.
Sorotan pun kini mengarah ke Polda Sumatera Utara agar mengambil langkah supervisi dan memastikan adanya penanganan yang objektif dan profesional.
Selain itu, Pertamina juga didorong untuk menelusuri jalur distribusi BBM di wilayah tersebut, guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penyaluran subsidi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan penimbunan BBM tersebut. Publik kini menunggu, apakah aparat akan tetap diam, atau mulai mengambil langkah nyata untuk mengungkap praktik yang dinilai merugikan negara tersebut.(dp)
Komentar