LINTASSUMUT.COM, TAPTENG | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan keseriusan dalam menangani maraknya praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah perairan mereka.
Sebelumya Masinton Pasaribu telah mendengarkan langsung keluhan nelayan tradisional pada Sabtu (14/6/2025) lalu di Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu bersama Wakil Bupati Mahmud Efendi langsung menggelar diskusi lintas-stakeholder untuk mencari solusi konkret.
Dalam pertemuan strategis ini digelar pada Selasa (17/6/2025) di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng dan dihadiri berbagai pihak terkait seperti Danlanal Sibolga, PSDKP Lampulo Aceh, Kepala PPN Sibolga, Syahbandar PPN Sibolga, serta perwakilan nelayan dan organisasi HNSI.
Dalam sambutannya, Bupati Masinton menegaskan bahwa kehadiran negara sangat penting dalam mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal yang sudah berlangsung lama.
“Tindakan illegal fishing seperti pukat trawl, bom ikan hingga praktik ‘air emas’ ini sudah merugikan masyarakat kita. Pemerintah harus hadir dan tegas. Meski kewenangan kami terbatas di wilayah pantai, koordinasi dengan instansi vertikal dan kementerian pusat harus diperkuat,” tegas Masinton.
Ia menambahkan, keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap nelayan kecil menjadi kunci agar konflik masa lalu akibat perebutan wilayah tangkap tidak kembali terulang.
Salah satu perwakilan nelayan dari Pasar Sorkam, Sabahar Hairi Simanjuntak, mengungkapkan keresahan mereka atas kerusakan ekosistem laut.
“Rumpon yang kami buat secara swadaya sudah rusak karena aktivitas ilegal ini. Sekarang sulit dapat ikan, padahal dari situ kami menyambung hidup. Kami sangat berharap perlindungan dari pemerintah,” katanya.
Menanggapi hal itu, Masinton mengajak semua pihak memperkuat sinergi dan penindakan tegas.
“Walaupun kapal memiliki izin, kalau areal tangkapnya salah, itu tetap masuk kategori illegal fishing. Negara tidak boleh kalah melawan mafia laut. Yang dirugikan bukan hanya nelayan, tapi seluruh ekosistem laut kita,” tegasnya.
Diskusi ini menjadi langkah awal Pemkab Tapteng dalam memperkuat koordinasi lintas sektoral menghadapi tantangan besar di sektor perikanan tangkap dan kelautan.(ded)
Komentar