Lintas Sumut |Pematangsiantar
Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar yang terdiri dari GMKI, HMI,GMNI dan menyoroti berbagai persoalan infrastruktur yang hingga hari ini belum mendapat penanganan serius dari Walikota Pematangsiantar. Sejumlah persoalan seperti kondisi jalan rusak, penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir, terbengkalainya Terminal Tanjung Pinggir, hingga Gedung IV Pasar Horas yang pasca kebakaran belum juga menunjukkan kepastian pembangunan kembali, menjadi perhatian bersama,(27/05/2026).
Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar menilai bahwa wajah kota hari ini mencerminkan lemahnya arah penataan dan minimnya keseriusan Walikota dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Kota yang seharusnya berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan di kawasan Sumatera Utara justru dihadapkan pada persoalan klasik yang terus berulang tanpa solusi yang jelas.
Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun
Yova Ivo Cordiaz Purba menyampaikan, Persoalan infrastruktur di Kota Pematangsiantar bukan lagi sekadar keterlambatan pembangunan, tetapi sudah mengarah pada kegagalan pemerintah dalam menata kota secara serius dan terukur.
“Fakta di lapangan menunjukkan banyak persoalan yang hingga hari ini belum terselesaikan. Gedung IV Pasar Horas yang terbakar pada bulan september 2024 lalu masih menyisakan ketidakpastian bagi para pedagang terkait kepastian pembangun permanen.
Di sisi lain, Terminal Tanjung Pinggir yang dibangun untuk menjadi simpul transportasi utama justru diakui sendiri oleh DPRD Kota Pematangsiantar belum beroperasi maksimal. Komisi III DPRD bahkan turun langsung mempertanyakan lambatnya pengoperasian terminal tersebut pada Januari 2026. Ironisnya, Pemko Pematangsiantar terus berbicara soal optimalisasi terminal melalui rapat demi rapat, namun praktik terminal bayangan dan naik-turun penumpang di inti kota masih terus terjadi. Ini menunjukkan lemahnya ketegasan dan buruknya eksekusi kebijakan.”
“Belum lagi persoalan jalan rusak di berbagai titik kota yang setiap hari dikeluhkan masyarakat, serta persoalan TPA Tanjung Pinggir yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Infrastruktur publik seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.”
“Kami menilai Walikota Kota Pematangsiantar terlalu sibuk membangun narasi keberhasilan, tetapi lemah dalam penyelesaian masalah mendasar rakyat. Kota ini tidak membutuhkan seremoni dan pencitraan, tetapi keberanian mengambil keputusan dan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
GMKI Pematangsiantar-Simalungun meminta Wali Kota dan seluruh OPD terkait untuk segera menyampaikan roadmap penyelesaian persoalan infrastruktur secara terbuka kepada publik, termasuk target penyelesaian Gedung IV Pasar Horas, optimalisasi Terminal Tanjung Pinggir, penanganan jalan rusak, dan tata kelola sampah kota.”
“Jika persoalan-persoalan ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, maka publik akan semakin yakin bahwa pemerintah telah gagal menata Kota Pematangsiantar.”
Selanjutnya Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Raja Doli Lubis menyampaikan, buruknya kondisi sejumlah fasilitas publik dan infrastruktur di Kota Pematangsiantar yang hingga kini dinilai belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah. Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Raja Doli Lubis, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kota yang semakin memprihatinkan.
“Beberapa titik yang menjadi sorotan antara lain Terminal Tanjung Pinggir, Gedung IV Pasar Horas, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir, hingga kerusakan jalan di berbagai wilayah Kota Pematangsiantar. Menurut HMI, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.”
“Terminal Tanjung Pinggir yang seharusnya menjadi pusat aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat justru terlihat semrawut dan tidak terurus. Fasilitas yang minim, kebersihan yang buruk, serta tata kelola terminal yang tidak berjalan maksimal menimbulkan kesan bahwa pemerintah kota seolah membiarkan wajah gerbang transportasi daerah berada dalam kondisi memalukan. HMI menilai kondisi ini tidak dapat terus dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut kenyamanan dan keamanan masyarakat.”
“Selain itu, Gedung IV Pasar Horas yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat juga dinilai belum mendapatkan perhatian serius. Kondisi bangunan dan fasilitas pasar yang masih jauh dari layak menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi para pedagang maupun pembeli. Jika terus dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup di pasar tradisional.”
“Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kondisi TPA Tanjung Pinggir yang hingga saat ini dinilai belum dikelola secara maksimal. Penanganan sampah yang buruk bukan hanya menciptakan pencemaran lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. HMI menilai pemerintah kota terkesan lamban dalam mencari solusi konkret terhadap persoalan sampah yang setiap tahun terus menjadi keluhan masyarakat.”
Kemudian Ketua GMNI Pematangsiantar Bung Nicolas Gurning Memberikan rapor merah terhadap komitmen kerakyatan Pemerintah Kota Pematangsiantar. GMNI menilai, pembiaran terhadap infrastruktur yang rusak merupakan bentuk pengabaian nyata terhadap hak-hak ekonomi masyarakat kecil.
“Persoalan infrastruktur ini jangan hanya dilihat sebagai masalah teknis tata kota, tetapi ini adalah masalah hajat hidup orang banyak. sementara Pemko terkesan mengulur waktu tanpa ada timeline yang jelas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang berpihak pada nasib kaum marhaen,
Masyarakat membayar pajak, tetapi hak mereka untuk menikmati jalan yang mulus dan fasilitas publik yang layak justru diabaikan.”
“Nicolas menegaskan, APBD harus dialokasikan secara efektif untuk stimulus ekonomi rakyat dan perbaikan fasilitas publik, bukan habis untuk belanja birokrasi atau program seremonial yang minim urgensi.”
Di akhir pernyataannya, Kelompok Cipayung mendesak agar Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi segera merealisasikan janji-janjinya kepada masyarakat dan memaparkan transparansi anggaran serta rencana taktis pemulihan kota.
Kami tidak butuh janji manis di media sosial.
Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan progresif di lapangan terkait Pasar Horas, jalan rusak, dan TPA, maka Kelompok Cipayung akan menggalang kekuatan massa yang lebih besar untuk menuntut hak-hak masyarakat Siantar langsung ke balai kota,”
Komentar