Lintassumut.com, Tapteng | Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996), sejumlah elemen masyarakat menggelar dialog publik bertajuk “30 Tahun Peristiwa Kudatuli: Mengenang Perjuangan, Merawat Demokrasi” di Cafe Pandan Kupi, Jalan Oswald Siahaan, Pandan, Senin (27/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi untuk mengenang salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus mengedukasi generasi muda mengenai sejarah perjuangan dalam memperoleh kebebasan yang dinikmati saat ini.
Ketua panitia, Dennis Simalango, mengatakan dialog ini bukan sekadar mengenang peristiwa yang terjadi 30 tahun silam, tetapi juga menjadi momentum untuk memahami besarnya pengorbanan dalam memperjuangkan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak-hak sipil di Indonesia.
“Kegiatan ini bertujuan mengenang Peristiwa Kudatuli agar kita memahami bagaimana kerasnya perjuangan dalam memperjuangkan demokrasi. Melalui diskusi ini, kami berharap generasi muda menyadari bahwa kondisi demokrasi yang kita rasakan hari ini tidak hadir begitu saja, melainkan merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu,” ujar Dennis.
Menurutnya, sejarah harus terus dipelajari agar tidak dilupakan. Pemahaman terhadap peristiwa masa lalu dinilai penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Salah seorang narasumber, Turunan Gulo yang merupakan kader PDI Perjuangan, menjelaskan bahwa Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu titik balik perubahan politik nasional yang kemudian membuka jalan lahirnya era Reformasi.
Ia menilai berbagai kebebasan yang saat ini dinikmati masyarakat, seperti kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, serta ruang demokrasi yang lebih terbuka, tidak dapat dipisahkan dari perjuangan yang berlangsung sejak Peristiwa Kudatuli.
“Kebebasan pers dan kemerdekaan menyampaikan pendapat yang kita nikmati hari ini merupakan bagian dari hasil perjuangan yang lahir setelah Peristiwa Kudatuli. Demokrasi tidak datang dengan sendirinya, tetapi diperjuangkan dengan pengorbanan yang besar,” katanya.
Dalam pemaparannya, Turunan Gulo juga mengulas situasi politik menjelang Peristiwa Kudatuli, mulai dari kuatnya hegemoni politik negara, stabilitas yang dibangun melalui pendekatan represif, hingga munculnya dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang memicu krisis legitimasi politik pada masa itu.
Menurutnya, konflik internal PDI yang berujung pada penyerbuan Kantor DPP PDI di Jakarta pada 27 Juli 1996 menjadi simbol pembatasan kebebasan politik pada masa Orde Baru. Peristiwa tersebut kemudian memicu gelombang kritik terhadap pemerintah dan menjadi salah satu rangkaian peristiwa yang mengantarkan Indonesia menuju Reformasi 1998.
Dialog berlangsung interaktif dan diikuti mahasiswa, pemuda, aktivis, serta masyarakat umum. Para peserta aktif berdiskusi mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi, menghormati perbedaan pendapat, dan memperkuat literasi sejarah agar generasi muda memahami proses panjang perjalanan bangsa.
Melalui kegiatan ini, panitia menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar hak memilih dalam pemilu, melainkan juga mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan pers, penghormatan terhadap hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Nilai-nilai tersebut harus terus dirawat agar pengorbanan para pejuang demokrasi tidak menjadi sia-sia.
Panitia berharap peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli dapat menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak melupakan sejarah bangsa. Pemahaman terhadap perjalanan demokrasi dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan, keadilan, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (Ded)
Komentar