Please set up your API key!

Lintas Sumatera Utara

Rastra Bahasan Rakorpem Pemko T.Tinggi

Januari 10
18:17 2018
 ( Ilustrasi )

( Ilustrasi )

Tebingtinggi | lintassumut.com – Pemerintah Kota Tebingtinggi selenggarakan Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) di awal Tahun 2018, di Ruang Data I Kantor Walikota Tebingtinggi. Senin (8/1/2018) kemarin.

Di rapat tersebut masing-masing OPD dan Bagian memaparkan kegiatan kerja kedepan di awal Tahun 2018. Pemaparan giat kerja di awali Bagian Pemerintahan dan Pembangunan dan di susul Dinas Sosial serta OPD lainnya, dalam pemaparan awal di bahas persoalan warga penerima beras sejahtera ( rastra ).

Rapat dihadiri Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, para asisten, staf ahli, OPD dan Kepala Bagian se-Tebing Tinggi.

Merujuk surat kementerian sosial nomor 140/HUK/2018 di mulai 1 Januari 2017 sampai juli 2017 penerimaan rastra Kota Tebingtinggi sebanyak 8179 jiwa dan bantuan tidak lagi di berikan berupa beras secara langsung seperti sebelumnya tetapi bantuan akan di bagikan  secara elektronik melalui e-warung. Demikian paparan Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang).

Sedangkan dari Dinas Sosial menjelaskan bahwa penerapan ‘Rastra Madani’ di dalam pembagiannya akan diselaraskan dengan pusat, yakni sebanyak 10 kg beras tanpa lagi biaya pengganti seperti sebelumnya (gratis), serta sudah ada 12 e-warung di Kota Tebingtinggi yang akan dibina serta terus diperhatikan perkembangannya dan e-warung harus dibuat plakatnya.

Dalam hal ini, Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi menyarankan agar dalam pembagian rastra kepada masyarakat dilakukan satu bulan sebelum bulan suci Ramadhan, karena masyarakat sangat membutuhkannya di dalam menyambut bulan suci tersebut.

Selanjutnya Dinas Kesehatan menyampaikan total peserta yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebanyak 40.796 jiwa dan peserta BPJS dari Kota Tebingtinggi saat ini sebanyak 27.397 jiwa dari kuota 30.000 jiwa serta peserta BPJS dari provinsi sebanyak 4.173 jiwa.

Terkait data tersebut, Umar meminta agar dilakukan validasi ulang. “Lakukan validasi ulang mengenai status data kepesertaan BPJS oleh camat dan SKPD, ketentuan persyaratan BPJS sebelumnya terus dipakai, sedangkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) harus diselesaikan pada akhir Januari ini dan penerimaan PBI tidak tepat sasaran untuk divalidasi kembali,” pesannya.

( Illustrasi )

( Illustrasi )

Terkait kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa target daerah untuk UHC (Universal Health Coverage) saat ini sebesar 95 % warga yang wajib didaftarkan. Kepada Dinsos dan Dinkes walikota meminta agar dilakukan pendataan kepada perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Target 22 persen UHC harus kita capai yang berasal dari karyawan perusahaan, saya minta Kabag Humas PP diminta agar melakukan pemasangan baliho-baliho perihal pengajakan masyarakat untuk masuk BPJS dan sosialisasikan juga melalui radio-radio swasta yang ada di Tebingtinggi,” perintah walikota.

Maih ada rencana kerja yang di bahas pada Rakorpem kemarin dan di paparkan oleh maing-masing utusan yang menghadiri rapat, Intinya  Walikota Umar Zunaidi berkeinginan semua rencana kerja berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada . ( rel _R.01 )

 

About Author

lintassumut

lintassumut

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Only registered users can comment.

IKlan Layanan Masyarakat

Kata _ Kata Bijak Hari Ini

“Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak.” [Bung Karno, Pidato HUT Proklamasi]

Kategori