Please set up your API key!

Lintas Sumatera Utara

Penindakan Tower “ Bodong “ Belum Nampak, Aparat Pemko T.Tinggi “ Pinpinbo” “

Oktober 18
23:31 2017
Tower belum berijin, berdiri tegak di Lapangan Merdeka Tebingtinggi ( Doc : lintassumut.com )

Tower belum berijin, berdiri tegak di Lapangan Merdeka Tebingtinggi ( Doc : lintassumut.com )

Tebingtinggi | lintassumut.com Menara telekomunikasi ( tower ) monopole milik PT PPSU sudah  berdiri tegak lurus, diduga kuat menara tersebut berdiri belum dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin gangguan Hinder Ordinatie (HO).

Kepala  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ), Suriadi saat  di konfirmasi lintassumut.com soal tower “ bodong “ tersebut sudah mengakui  pihaknya belum mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan karena persyaratannya belum terpenuhi.

Kabag Pemerintahan Pemko Tebingtinggi, Syahdama Yanto mengatakan ada MoU antara PT PPSU dengan Pemko Tebingtinggi.MoU di buat pada Kamis ( 4/8/2016 ) segala bentuk kesepakatan tertuang dalam naskah perjanjian

“ Dalam kesepakatan ini ada tertulis bahwa pihak kedua harus menyiapkan persyaratan administrasi dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan SKPD yang membidangi Telekomunikasi dan SKPD yang membidangi perijinan mendirikan bangunan “ Terang Syahdama.

Pembiaran pelanggaran yang di lakukan pihak PT PPSU sebenarnya sudah di ketahui instansi berkompetent, akan tetapi semuanya terkesan “ takut “ dikarenakan  sudah ada MoU antara PT PPSU dengan Pemko Tebingtinggi.

Sampai-sampai instansi penegak Perda yang memiliki wewenang  untuk meng-eksekusi semua pelanggaran peraturan daerah malah terkesan seperti “ jago kandang “  dan yang lainnya menunjukkan sikap ” pinpinbo ” ( pintar-pintar bodo ).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Tebingtinggi. Guntur Harahap yang di hubungi via seluler mengaku tetap akan mengambil tindakan tegas setiap pekerjaan pembangunan yang tidak dilengkapi dengan izin sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang izin gangguan HO dan Perda tentang izin mendirikan bangunan.

Namun,  pihak Satpol PP setempat tetap akan bekerja sesuai SOP,  terlebih dahulu akan  melakukan koordinasi denga instansi terkait. Sebab, untuk melakukan tindakan ada tata caranya demikian akunya.

“ Persoalan tower yang katanya tidak dilengkapi dengan izin, tetap  akan kita tindak bila melanggar aturan, namun kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait karena sudah ada kesepakatan dengan Pemko ,” kata Guntur Harahap. Rabu ( 18/10/2017 ) kepada lintassumut.com via  seluler.

Masih diawal, PT PPSU  sudah mempertontonkan sikap yang kurang terpuji. Melakukan pelanggaran secara terang-terangan. Walaupun  telah di buat  kesepakatan antara kedua belah pihak , namun bukan berarti harus bertindak sewenang-wenang,

Tanpa mengantongi ijin PT PPSU telah membangun tower BTS / MCP, di lapangan Medeka Kota Tebingtinggi. Tower ini di lengkapi LPJU ( lampu penerangan umum )  dan memang belum beroperasi sebagaimana mestinya

Dugaan pelanggaran yang dilakukan PT PPSU begitu nyata, di salah satu point dalam naskah kerjasama kedua belah pihak dinyatakan bahwa pihak  PT PPSU terlebih dahulu mempersiapkan dokumen pendukung / persyaratan untuk membangun tower monopole ( BTS/MCP ).

Dalam  perjanjian tersebut  pihak perusahaan menyewa sebahagian lahan prasarana sarana utilitas umum milik Pemko Tebingtinggi untuk membangun tower monopole BTS/MCR di 10 titik dan berlaku selama 5 tahun dan dapat di perpanjang.

Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) membuka ruang lebar bagi PT PPSU untuk bertindak sewenang-wenang dan mengenyampingkan peraturan dan  persyaratan yang telah di sepakati dalam dokumen kerjasama ( Met )

 

About Author

lintassumut

lintassumut

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Only registered users can comment.

IKlan Layanan Masyarakat

Kata _ Kata Bijak Hari Ini

“Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak.” [Bung Karno, Pidato HUT Proklamasi]

Kategori