Please set up your API key!

Lintas Sumatera Utara

Hakim Tipikor PN Bengkulu Jadi Tersangka

September 07
22:13 2017
( Illustrasi )

( Illustrasi )

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Tipikor (PN Tipikor) Bengkulu terkait tindak pidana korupsi.

Ketiga tersangka yang ditetapkan adalah DSU yang merupakan Hakim Tipikor di PN Tipikor Bengkulu, HKU Panitera Pengganti PN Tipikor Bengkulu dan SI berprofesi sebagai PNS yang merupakan kerabat dari Plt Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wilson.

“Setelah melakukan pemeriksaan awal dan gelar perkara, disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji di lingkungan ,KPK meningkatkan status dan menetapkan tiga orang tersangka yakni DSU, HKU dan SI,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan Kamis (7/9/2017).

Suap ini diduga berkaitan dengan putusan kasus tindak pidana korupsi perkara korupsi pengelolaan anggaran rutin dan kegiatan fiktif di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Bengkulu tahun 2013 yang menjerat Plt BPKAD Pemkot Bengkulu, Wilson.

Saat ini  Wilson telah divonis dengan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan oleh pengadilan lantaran dirinya terbukti telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 590 juta itu, Wilson pun telah menjalani proses hukuman tersebut terhitung sejak 14 Agustus 2017.

Perlu diketahui dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sejak  Rabu (6/9/2017) malam sampai Kamis (7/9/2017) pagi, KPK mengamankan enam orang di dua kota berbeda yakni Bengkulu dan Bogor.

Mereka adalah DSU Hakim Anggota PN Tipikor Bengkulu; HKU, panitera pengganti PN Tipikor Bengkulu; SI, PNS yang merupakan keluarga terdakwa Wilson; DHN pensiunan panitera pengganti; S, PNS dan S Swasta.

Akibat perbuatannya, sebagai pihak yang diduga pemberi SI,  disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima DSU dan HKU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

( Sumber : republika )

( Editor : R.01 )  

About Author

lintassumut

lintassumut

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Only registered users can comment.

IKlan Layanan Masyarakat

Kata _ Kata Bijak Hari Ini

“Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak.” [Bung Karno, Pidato HUT Proklamasi]

September 2017
M S S R K J S
« Agu   Okt »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kategori

Arsip